JK Sebut Empat Penghalang Investasi di Indonesia

MENURUT survei Bank Dunia, kemudahan usaha atau ease of doing business (EODB) Indonesia naik 15 peringkat dari 106 ke 91 pada tahun ini. Namun, peringkat tersebut masih jauh di bawah target Presiden Joko Widodo yang menginginkan peringkat EODB Indonesia mencapai 40.

Mengevaluasi daya saing Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan masih ada empat penghalang investasi di Tanah Air. Empat penghalang tersebut yang membuat investasi di Indonesia masih terbilang mahal, meski sudah ada perubahan.

Pertama, biaya modal melalui bunga kredit bank. Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan biaya bunga bank di Indonesia masih terbilang tinggi dengan beberapa negara ASEAN.

Karena itu, bunga kredit usaha rakyat (KUR) harus ditekan menjadi 7% pada tahun depan supaya investasi di Indonesia bisa lebih menarik.

Tahun ini, bunga KUR sudah ditekan menjadi 9%, tetapi besaran itu masih dinilai tinggi pemerintah. Pun, bunga deposito asuransi yang di atas 5% disentil oleh JK.

"Sekarang masih tinggi karena secara umum bunga bank harus di bawah 6%. Tahun depan bunga KUR kita mau targetkan 7% karena itu bunga umumnya di Thailand. Kita tidak boleh lebih tinggi dari Thailand supaya kita bisa bersaing dengan tarif yang sama," ujar JK dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (27/10).

Selain itu, infrastruktur energi di Indonesia juga belum tersedia dengan memadai. Tidak hanya itu, harga energi di Indonesia juga terbilang mahal. Harga gas yang masih mencapai US$9,5 per mmbtu masih terbilang mahal ketimbang harga di Thailand yang hanya US$7,5 per mmbtu.

"Gimana caranya kita sedang lakukan supaya harga gas dengan Thailand sama. Mudah-mudahan bisa ditekan," tukasnya.

JK pun menyinggung biaya logistik yang membuat investasi di Indonesia belum tergenjot maksimal. Karena besarnya gap biaya logistik di darat dengan di laut, banyak pengusaha yang malas membuka usaha di luar Pulau Jawa.

"Lalu, birokrasi yang isinya korupsi dan pungli juga harus diberantas. Pungli harus ditindak dengan langkah tegas dan kuat. Itu hal-hal yang menghalangi investasi kita," tukas JK. (OL-3)