Pajak Pengusaha Perikanan Didata Ulang

MELIHAT minimnya penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan, pemerintah akan mendata ulang para pelaku usaha di sektor tersebut.

Pendataan ulang itu dilakukan untuk memeriksa kewajiban pajak pelaku usaha tersebut dan pajak badan usahanya.

"Selama ini kita lihat penerimaan perpajakan negara kita dari sektor kelautan masih sangat minimal. Kami mendengar juga ini adalah salah satu bidang yang luar biasa, tetapi di dalam statistik penerimaan negara sama sekali tidak muncul," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (26/10).

Pihaknya melalui Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, dan KKP akan bekerja sama mendata perusahaan-perusahaan di sektor kelautan dan perikanan.

Pemerintah akan memeriksa kegiatan ekonomi perusahaan tersebut, melakukan pelaporan dengan benar, dan membayar pajak dengan benar.

"Saya akan instruksikan ke Bea dan Cukai dan Pajak untuk mendata mereka semua," tukas Sri.

Pelaku usaha yang akan digeber pemerintah antara lain pengusaha dan eksportir mutiara. Hasil laut tersebut diduga telah banyak diselundupkan karena kecilnya data ekspor mutiara, tetapi di luar negeri data impor mutiara dari Indonesia sangat tinggi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan ekspor mutiara Indonesia yang tercatat ke seluruh dunia mencapai US$31 juta pada tahun lalu.

Ke Hong kong salah satunya, Indonesia mengekspor mutiara senilai US$1,002 juta.

"Itu yang tercatat di kita. Yang tercatat di Hong Kong, impor mutiara dari kita mencapai US$34,27 juta sepanjang tahun lalu. Belum sirip hiu dan koral merah yang ternyata besar jumlahnya," tukas Susi. (Jes/E-4)