Jonan-Arcandra Kebut Pakta Jual-Beli Setrum

MENTERI dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar Rabu (26/10), mengemukakan sejumlah agenda prioritas yang akan dieksekusi dalam tiga bulan.

Jonan yang genap dua pekan menakhodai sektor ESDM menyebut salah satu prioritas mereka ialah mempercepat perjanjian jual beli listrik (power purchasing agreement/PPA) untuk mewujudkan program 35 ribu Mw sekaligus mencapai rasio elektrifikasi 97% pada 2019.

Saat ini, ujarnya, 24% sudah masuk tahap konstruksi, 24% sudah melewati penandatanganan PPA, dan 1% yang sudah berjalan.

"Elektrifikasi ini rasionya 88%. Dua tahun naik 5% dari 83% ke 88%, targetnya 96%-97%. Hanya pemerataannya harus jalan," jelas Jonan didampingi Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/10).

Arcandra menambahkan pemerintah telah mengusulkan kepada PLN agar ada standardisasi PPA.

"Jadi tidak per IPP (independent power producer), termasuk kalau seandainya tidak mencapai kualitas yang direncanakan, di PPA-nya harus dicantumkan klausul akan ada penalti, misalnya," ucapnya.

Hal lain yang juga akan dikebut ialah penuntasan isu relaksasi ekspor bijih mineral.

Sesuai Peraturan Pemerintah No 1/2014, ekspor konsentrat hanya boleh sampai 11 Januari 2017.

Setelah itu, hanya mi-neral olahan yang bisa diekspor.

"Kedua, menyelesaikan revisi PP No 79/2010 terkait cost recovery," kata Jonan

Pihaknya juga memprioritaskan penyelesaian proyek-proyek migas yang selama ini belum menunjukkan kemajuan signifikan.

"Menyelesaikan Blok Mahakam sudah kemarin. Blok Masela, East Natuna, itu prioritas sesuai arahan Presiden," ucap eks menteri perhubungan itu.

Pemerintah juga akan membuat mekanisme yang memungkinkan kebijakan harga BBM satu harga se-Indonesia bisa berlaku mulai Januari 2017.

Berikutnya, terkait dengan harga gas, pihaknya akan membuat mekanisme untuk mebuat harga gas murah sampai end user.

Kemudian, Kementerian ESDM akan mendorong percepatan pembangunan kilang-kilang baru untuk mengolah BBM.

Saat ini tercatat produksi dalam negeri hanya bisa memenuhi 800 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi 1,2 juta barel per hari.

Menurut dia, pemerintah akan memperkenankan investor swasta untuk memiliki wilayah kerja migas, juga membangun bisnis penjualan BBM di hilir. (Adi/Metrotvnews.com/E-1)