Tahun Depan Lebih Kredibel

DPR Rabu (26/10) mengesahkan Undang-Undang APBN 2017.

Asumsi-asumsi yang ditetapkan berikut postur yang lebih ramping diyakini akan menaikkan kredibilitas pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2017 yang lebih seimbang dan kredibel diharapkan dapat memacu pembangunan nasional.

Untuk mencapai sejumlah sasaran indikator ekonomi makro tahun depan (lihat grafik), pemerintah akan konsisten mendorong sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

Caranya, antara lain, dengan memperbaiki iklim investasi, melakukan koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia, memberikan insentif kepada dunia usaha, serta membangun infrastruktur.

"Penetapan proyeksi indikator ekonomi makro mencerminkan kondisi ekonomi yang realistis saat ini," kata dia dalam sidang paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/10).

Dalam merespons sejumlah target dan asumsi dalam APBN 2017, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,1%, ekonom Bank Permata Josua Pardede menilainya realistis.

"Pemerintah tentunya mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang masih lemah, pertumbuhan volume perdagangan dunia relatif stagnan," ujarnya via pesan singkat, Rabu (26/10).

Ia juga mengamini perekonomian nasional belum mampu menopang pertumbuhan yang lebih ekspansif. Terbukti, penerimaan yang masih lambat lantaran geliat perekonomian belum pulih.

"Ekonomi dalam negeri juga cenderung masih melambat hingga akhir tahun ini, ditunjukkan dengan penerimaan pajak yang baru 60,3% dari target Rp1.355,2 triliun."

Ekonom dari Universitas Indonesia, I Kadek Dian Sutrisna, menilai pemerintah tampaknya memang lebih fokus meningkatkan kredibilitas penganggaran.

Itu agar tidak ada target terlalu tinggi yang menjadi momok pelaku perekonomian.

"Target harus sesuai dengan capaian," jelas Kadek.

Kepala Ekonom BCA David Sumual mengakui postur APBN 2017 jauh lebih baik ketimbang tahun sebelumnya.

"Pemerintah sudah baik terapkan asumsi yang konservatif supaya tidak berulang kali revisi dan potong anggaran. Meski menurut riset kami, tahun depan pertumbuhan ekonomi bisa 5,3%," terangnya.

Dorong swasta

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan belum banyak perusahaan Indonesia yang menekuni infrastruktur sebagai bisnis intinya.

Hal itu menjadi perhatian pemerintah yang berupaya mendorong pengusaha nasional menguasai proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri.

"Biasanya mereka masuk ke infrastruktur setelah ada ekses profit," ujarnya kepada Media Indonesia, di kantornya, Rabu (26/10).

Berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN), nilai proyek infrastruktur yang dicanangkan mencapai Rp4.970 triliun.

"Sebanyak 41% dibiayai APBN/APBD, 22% dari BUMN, sisanya diserahkan ke sektor privat," jelas Bambang.

Ia mengakui, untuk bermain di sektor infrastruktur, pengusaha mesti memenuhi klasifikasi spesifik dan kekuatan permodalan yang mumpuni.

Proyek-proyek itu umumnya memakan waktu panjang.

Namun, swasta punya peran penting agar pembangunan infrastruktur tidak sekadar bergantung kepada ruang fiskal pemerintah. (Fat/Arv/E-1)