Pengusaha Yakin Peringkat EODB Indonesia Bisa Naik Lagi

BANK Dunia telah merilis peringkat ease of doing business (EODB) Indonesia yang kini menempati peringkat 91 atau naik 15 peringkat dari sebelumnya di peringkat 106.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurutnya, beberapa kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup membuat berbisnis di Indonesia lebih mudah dari sebelumnya.

"Salah satunya perizinan satu pintu 3 jam. Walaupun kenyataannya masih 4-6 jam, tapi itu patut diapresiasi. Sudah ada keinginan yang baik dari pemberi izin," ucap Rosan di kantornya, Jakarta, Rabu (26/10).

Di samping itu, paket-paket kebijakan dirasanya sudah mulai membuat perubahan, terutama di penyederhanaan perizinan. Dibukanya berbagai Daftar Negatif Investasi (DNI) pun dinilai membuat para pengusaha mulai melirik Indonesia.

"Saya lihat sih ketiga itu yang mendorong kemudahan untuk berusaha. Kemudian, yang banyak membantu adalah UMP (upah minimum provinsi) yang jelas sekarang. Itu sangat signifikan loh," papar Rosan.

Rosan pun optimistis Indonesia bisa mencapai peringkat 40 dalam ease of doing business sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Namun, pemerintah harus mereformasi birokrasi secara besar-besaran. Perizinan harus banyak yang dipangkas, baik di pusat maupun di daerah.

"Perizinan harus dipangkas, korupsi juga harus diberantas. Infrastruktur dasar kita juga masih tertinggal. Kalau hal-hal utama itu dibereskan, otomatis daya saing kita akan melompat tinggi. Peringkat 40 itu realistis kok," imbuh Rosan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani menilai tindakan pemerintah dengan membentuk Satgas Pungli akan bisa membuat mata investor tertuju pada Indonesia.

"Pungli itu hal kecil, tapi sangat berpengaruh di mata investor. Kalau ada satgas begini, mereka bisa lihat pemerintah benar mau perangi hal-hal yang memang merugikan daya saing Indonesia," imbuhnya. (X-12)