KPK Mengaku tidak Dilibatkan dalam Pemilihan Pimpinan PPATK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak dilibatkan dalam proses pemilihan pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK). Karenanya, KPK tidak memiliki penilaian integritas terhadap Kiagus Ahmad Badaruddin dan Dian Ediana Rae sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPATK terpilih.

"Setahu saya KPK tidak dilibatkan (lakukan penelusuran rekam jejak Kiagus Ahmad Badaruddin dan Dian Ediana Rae)," terang Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (26/10).

Menurutnya, KPK tidak bisa memberi penilaian integritas pimpinan lembaga yang dipilih pemerintah tersebut karena tidak diminta melakukan penelusuran rekam jejak.

Di samping itu, kewenangan menentukan dan menilai pimpinan PPATK tersebut dimiliki sepenuhnya pemerintah, bukan KPK.

"Itu kewenangan pemerintah untuk memastikan semua lembaga dipimpin orang yang kompeten dan berintegritas," tutupnya.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kiagus Ahmad Badaruddin resmi dilantik menjadi ketua PPATK dan Dian Ediana Rae sebagai wakilnya, Rabu (26/10). Keduanya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo.

"Baru saja tadi kita menyaksikan pengucapan sumpah Pak Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai kepala PPATK yang baru dan Pak Dian sebagai wakil kepala PPATK yang baru," kata Presiden Jokowi di Kompleks Istana, Rabu (26/10).

Menurut Presiden, kedua figur itu merupakan sosok profesional dan berintegritas. Keduanya dinilai berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik sehingga cocok memimpin PPATK.

"Saya berharap agar PPATK bisa meningkatkan kemampuan dalam memantau, menganalisis, dan mengevaluasi transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan," papar Jokowi.

Dengan demikian, Kiagus bakal menggantikan Muhammad Yusuf yang berakhir masa jabatannya hari ini. Pria kelahiran Palembang, 29 Maret 1957 itu bertekad membawa PPATK sebagai lembaga yang kredibel dalam mendukung program kesejahteraan rakyat. (OL-3)