Memperlancar Pasokan ke Wilayah Terpencil

DISPARITAS ketersediaan pasokan energi antardaerah di Tanah Air masih tergolong tinggi, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan.

Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, dan Bupati Boven Digoel, Papua, Benediktus Tambonop, mengungkapkan keresahan minimnya pasokan energi, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik, dan mahalnya harga yang harus dibayar masyarakat.

"Kebijakan energi kita tidak punya keadilan. Distribusi BBM hanya merata di Sumatra, Jawa, dan Bali. Namun, di Kalimantan Utara (Kaltara), Maluku berikut Papua mengalami disparitas (pasokan dan harga) yang menyedihkan," cetus Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dalam suatu diskusi di Jakarta, kemarin.

Tidak jauh seperti polemik harga BBM di Papua yang menyentuh angka Rp70 ribu-Rp100 ribu per liter, masyarakat di beberapa kabupaten di Kaltara juga mengalami kondisi serupa.

Irianto mengungkapkan Kabupaten Kayan bahkan belum pernah menikmati pasokan BBM bersubsidi sejak Indonesia merdeka.

Selama ini masyarakat di Kayan ini mendapatkan pasokan BBM dari negara tetangga Malaysia dengan harga Rp12 ribu-Rp60 ribu per liter.

Belum lama PT Pertamina (persero) akhirnya resmi mengoperasikan agen premium minyak solar (APMS) di kabupaten tersebut.

Sulitnya akses diterabas Pertamina dengan menghadirkan pesawat air tractor untuk membawa pasokan BBM melalui jalur udara.

"Implementasi (satu harga BBM) tidak akan mudah di lapangan karena penyimpangan BBM bersubsidi sampai sekarang masih ada."

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan ada sejumlah faktor yang menyebabkan pasokan BBM bersubsidi tak kunjung menghinggapi wilayah terpencil dan perbatasan.

Salah satunya ialah ketiadaan APMS di wilayah remote mengakibatkan harga jual BBM tidak merata.

"Kita terus upayakan pasokan BBM bersubsidi masuk ke daerah-daerah, tapi ada beberapa masalah yang menghambat. Untuk solusinya, kami perbanyak APMS, kemudian hadirkan pesawat khusus pengangkut BBM yang tahun ini kita hadirkan tiga pesawat di Papua dan Kalimantan."

Rasio elektrifikasi

Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop mengeluhkan rendahnya rasio elektrifikasi di daerah pemekaran Marauke yang baru mencapai 21,15%.

Tercatat 112 desa dan 20 kecamatan yang jauh dari penerangan.

Menurutnya, pembangunan sistem kelistrikan di Boven Digoel tidak berkelanjutan karena pembangkit listrik yang dibangun justru pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Alhasil, kinerja pembangkit tidak optimal lantaran pasokan BBM di wilayah tersebut fluktuatif.

Semestinya, sistem kelistrikan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang begitu melimpah.

Direktur Pembinaan Program Kete-nagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul berharap pemerintah daerah lebih proaktif dalam menginformasikan potensi sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk sistem ketenagalistrikan.

(E-2)