Pertamina Tambah Dua Pesawat Khusus BBM Tahun Depan

MENGATASI keterbatasan akses infrastruktur di wilayah terpencil dan perbatasan, PT Pertamina (Persero) berencana menambah dua pesawat angkut khusus bahan bakar minyak (BBM) jenis Air Tractor.

Tahun ini, sebanyak tiga pesawat dioperasikan untuk mempermudah distribusi pasokan BBM yang mencakup wilayah Papua dan Kalimantan Utara.

"Selama ini untuk daerah terpencil seperti di Papua, kita sudah angkut (BBM) pakai pesawat. Hanya saja, sekarang ini kita adakan pesawat dedicated antar BBM untuk jaga kontinuitas pasokan," tutur Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro kepada pewarta di Jakarta, Minggu (23/10).

Penambahan dua pesawat khusus BBM di 2017 mendatang, sambung dia, nantinya memang masih menyasar wilayah Indonesia Timur meliputi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), begitu juga Kaltara.

Kehadiran pesawat khusus, dikatakan Wianda, penting untuk memperlancar distribusi pasokan, seiring penambahan agen penyalur minyak dan solar (APMS) dalam rangka menekan disparitas harga BBM. Meski Presiden telah menginstruksikan program 'Satu Harga BBM', penambahan moda transportasi udara tersebut tidak bisa berjalan masif. Dalam artian, Pertamina sudah memetakan daerah mana yang lebih dulu diprioritaskan untuk menerima pasokan BBM melalui pesawat khusus.

"Karena begini, untuk peningkatan demand membutuhkan waktu bertahap. Katakan suatu kabupaten permintaan solar tidak lebih dari 30 ton per bulan dan premium hanya 15-20 ton per bulan. Itu kan berarti permintaan relatif tidak banyak. Jadi kita fokus dulu daerah mana yang benar-benar butuh pendistribusian BBM dengan pesawat," tukasnya.

Adapun dua pesawat khusus angkut BBM kini sudah beroperasi melayani distribusi di wilayah Tarakan di Kaltara dan enam kabupaten di Papua. Sedangkan pada akhir Desember nanti, sambung Wianda, satu pesawat jenis serupa akan hadir memperkuat distribusi suplai BBM di Papua.

"Yang satu pesawat lagi akan datang Desember ini. Dia jadi back up," kata dia.

Selain itu, Pertamina tengah memetakan persoalan distribusi BBM di daerah rawan konflik. Ambil contoh Poso di Sulawesi Tengah.

"Biasanya yang rawan konflik, orang tidak mau investasi di sana. Nah, justru Pertamina harus masuk agar tidak ada diskriminasi. Kita harus pastikan suplai BBM tetap aman ke sana," urainya.

Dalam kesempatan tersebut, Wianda berharap dukungan dari pemerintah agar BUMN energi tersebut mampu mewujudkan 'Satu Harga BBM' yang mengusung aspek keadilan. Misalnya, dukungan bagi Pertamina memperkuat bisnis upstream sehingga laba yang diperoleh bisa menyokong lini lain. (OL-4)