Reformasi Total, 62 Ribu Koperasi Dibubarkan Tahun Ini

MENTERI Koperasi AAGN Puspayoga dalam dua tahun pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, kementerian koperasi dan UKM melakukan reformasi total koperasi, antara lain dengan membuat data base jumlah koperasi di Indonesia dan membubarkan koperasi yang tidak aktif.

"Tugas kita ini adalah reformasi total koperasi antara lain melakukan rehabilitasi, reorientasi koperasi, dan pengembangan koperasi," ujarnya di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (20/10).

Dalam rehabilitasi, kementerian membuat data base koperasi. Dari jumlah koperasi yang lebih dari 200 ribu, ditemukan 62 ribu sudah tidak aktif. Sehingga pada 147 ribu koperasi dilakukan rehabilitasi berbasis daring.

Di sisi lain, reorientasi juga dilakukan, mengubah dari banyak jumlah badan usaha koperasi, menjadi koperasi yang berkualitas. Sehingga 62 ribu koperasi yang tidak aktif, tahun ini harus selesai dibubarkan.

"Pada pengembangan koperasi, kini sudah ada 20 badan usaha yang mengajukan penyaluran kredit usaha rakyat. Artinya koperasi sudah siap dengan dana sendiri. Pemerintah subsidi bunga. Dahulu bunga KUR 22% dan sekarang menjadi 9%. Presiden sudah mengatakan akan turun lagi 7%. Itu bukti keberpihakan pemerintah kepada UKM, tentunya sinergi dengan koperasi," kata Puspayoga.

Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan OJK dan Kemenko Perekonomian masih meneliti kelengkapan IT dan juga kelayakan daripada likuiditas koperasi yang mengajukan sebagai penyalur dana KUR.

Tahun depan, dia memastikan bunga KUR akan berada di angka 7%, dengan plafon Rp50 juta sesuai arahan kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Direncanakan tahun depan. Sekarang KUR targetnya Rp 100 triliun dan sudah terealisasi lebih dari dari 70%. 2017 kemungkinan dua kali lipat," ujar Agus.

Sementara itu, hingga bulan ini, sebanyak 32 ribu badan usaha koperasi akan dibubarkan secara bertahap. Targetnya, proses pembubaran selesai pada 2016.

"Bulan ini, 32 ribuan badan usaha akan dibubarkan. Nanti bulan berikutnya dievaluasi lagi. Sementara bebas bagi anggotanya mau bergabung menjadi anggota koperasi yang mana. Namun, secara lembaga hukum mereka sudah bubar. Kami memberi waktu 3-6 buka,kalau mereka bisa perbaiki bisa kami batalkan pembubarannya," tutup Agus. (OL-3)