Disetujui, Pencairan Dana Talangan Lapindo

KOMISI XI DPR kemarin menyepakati pencairan dana Rp54,3 miliar dalam APBN-P 2016 untuk talangan korban terdampak lumpur Lapindo setelah sempat terjadi perdebatan antara pemerintah dan anggota komisi.

"Masalah baru yang muncul ialah tuntutan warga bukan rumah tangga, melainkan UMKM yang belum ada penyelesaian. Kalau kita setujui pencairan ini, berapa lagi yang akan kita suntik untuk menalangi lumpur Lapindo di tahun-tahun mendatang?" kata anggota Komisi XI DPR Achmad Hatari dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (Selasa, 18/10).

Sri Mulyani mengakui kasus tersebut cukup rumit. "Tapi pesannya negara harus hadir untuk membayarkan dana talangan dan PT Minarak Lapindo Brantas punya kewajiban membayar atau melunasinya. Jadi ini bukan uang yang hilang dari negara. Yang dipastikan, kita tidak mencantumkan anggaran dana talangan Lapindo di 2017," ucapnya.

Adapun pencairan dana talangan lumpur Lapindo, menurut Sri, sesuai verifikasi BPKP tidak ada masalah. Soal eksekusi atau pencairan dikembalikan ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), PT Minarak, dan warga untuk berunding

Di lain hal, Komisi XI juga menyetujui kelanjutan pembahasan pagu alokasi penyertaan modal negara (PMN) dalam RAPBN 2017 bagi BUMN maupun badan layanan umum (BLU) Rp47,15 triliun.

Empat BUMN yang menerima suntik-an PMN 2017 ialah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp2 triliun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Rp1 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp1 triliun, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp3,2 triliun. (Adi/Ant/E-1)