Jokowi: Kebijakan Satu Harga BBM bukan Soal Untung Rugi

KEBIJAKAN satu harga BBM di Papua merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila sekaligus mendorong perekonomian di Bumi Cenderawasih.

Namun, dalam praktiknya, Presiden Joko Widodo menyadari untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan biaya logistik yang besar. Pasalnya, kondisi medan di Papua relatif sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp6.450 per liter. Sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50.000 per liter, ada yang Rp60.000 per liter, sampai Rp100.000 per liter," ujar Jokowi dalam keterangannya saat meresmikan program ini di Yahukimo, Papua, Selasa (18/10).

Ia melanjutkan, kebijakan ini bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua. Karena biaya transportasi dan logistik akan lebih murah, sehingga harga jual barang juga akan bisa diturunkan.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto yang ikut dalam rombongan Presiden ke Papua mengakui akan mendukung kebijakan itu meski sulit dilakukan. Secara perhitungan jika kebijakan itu diterapkan di Papua, Pertamina akan merugi hingga Rp800 miliar.

Jokowi pun menginstruksikan Pertamina mencari solusinya. Salah satunya subsidi silang, dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha Pertamina lainnya.

"Ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tandas kepala negara.

Jokowi merasa Pertamina harus mengemban tugas ini, karena pemerintah telah memberikan banyak kemudahan dan hak istimewa dalam bisnisnya. Bahkan menurutnya Pertamina bisa menjalankan menjual BBM dengan harga yang sama seluruh Indonesia, tanpa mengurangi keuntungannya.

"Sebagai BUMN, Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan di harga BBM," ucap Presiden.

Dwi Soetjipto pun langsung merespons perintah itu. Menurutnya, untuk merealisasikan program tersebut, Pertamina berupaya menggunakan berbagai moda transportasi baik darat, laut maupun udara untuk menjangkau masyarakat di daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

"Pertamina selalu komit dengan kebijakan yang dicanangkan pemerintah. At any cost, pasti kami sebagai kepanjangan tangan pemerintah akan menanggung biayanya,” kata Dwi. (X-12)