Masuknya Repatriasi Seiring Stabilitas Politik

MINIMNYA dana repatriasi yang masuk ke Tanah Air menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Hal itu mendesak diselesaikan jika pemerintah ingin program pengampunan pajak dikatakan berhasil secara menyeluruh.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyebutkan rendahnya dana repatriasi yang masuk disebabkan para wajib pajak (WP) yang hendak membawa aset mereka ke dalam negeri masih kurang yakin dengan stabilitas politik Tanah Air.

"Mungkin kekhawatiran para WP yang masih enggan melakukan repatriasi ialah mereka masih bertanya-tanya apakah rezim pemerin-tahan ini akan berlanjut atau tidak," ujarnya saat dihubungi, kemarin (Minggu, 16/10). Karena itu, sambungnya, tugas pemerintah saat ini ialah memastikan kondisi politik Tanah Air tetap stabil.

Memasuki periode II prog-ram amnesti pajak, jumlah wajib pajak yang berpartisipasi sekitar 12.798 dan tebusan sebesar Rp342,54 miliar per 12 Oktober 2016.

Harta yang dilaporkan wajib pajak mayoritas dari Singapura dengan deklarasi banda Rp818,76 triliun, terdiri atas deklarasi harta luar negeri Rp730,84 triliun dan repatriasi Rp87,91 triliun.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu meng-ungkapkan sejatinya kondisi investasi di dalam negeri saat ini sangat menjanjikan dan memiliki proyek-proyek bagus yang siap didanai. Namun, dalam pelaksanaan, nett profit menjadi kecil karena banyaknya biaya siluman yang tidak terduga.

"Hal-hal itulah yang harus segera dibenahi. Memastikan para WP yang melakukan repatriasi mendapatkan keuntungan setelah membawa dana mereka masuk."

Senada, ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk David Sumual menilai pemerintah perlu membereskan masalah hambatan di perizinan investasi. Apalagi, investor menilai proses investasi di sektor riil masih dipenuhi hambatan, seperti praktik pungutan liar (pungli).

"Kalau (investor) yang besar-besar, mereka sudah biasa menghadapi hambatan semacam itu. Makanya kan sekarang pemerintah attack di pungli," katanya di Lembang, Jawa Barat, seperti dilansir Metrotvnews.com, kemarin.

David menilai pemerintah perlu menambah instrumen investasi yang nontradisio-nal karena instrumen seperti obligasi atau deposito dinilai kurang begitu menarik, apalagi jika harus dialihkan ke mata uang rupiah.

"Instrumennya perlu ditambah. Instrumen sekarang banyak yang kurang menarik. Misalnya banyak yang tanya structure product di Indonesia ada enggak. Ini kan baru mau dibuat."

Sasar WP besar
Menteri Keuangan Sri Mul-yani Indrawati menegaskan dalam dua periode pelaksanaan amnesti pajak yang akan berlangsung hingga Maret 2017, pemerintah akan tetap menyasar wajib pajak besar (prominent) baik di level nasional maupun daerah.

Menurutnya, dari 2.272 WP besar yang mengikuti amnesti pajak pada periode I Juli-September, ada WP yang mendeklarasikan harta dan jumlah tebusan dengan meyakinkan, tapi ada pula deklarasi harta dan jumlah tebusan yang dinilai tidak sesuai (depressing).

"Jadi, kita akan melihat yang prominent atau high wealth individuals itu tetap kita targetkan (untuk mengikuti amnesti pajak)," kata Menkeu di Jakarta, Jumat (14/10).(Arv/Ant/E-2)