Jauhi Proyek Listrik Mangkrak Lagi

PEMBANGUNAN proyek pembangkit 35 ribu megawatt (Mw) tidak saja harus berlomba dengan peningkatan kebutuhan listrik dan target rasio elektrifikasi nasional. Pemerintah juga harus memastikan tidak terulangnya kegagalan 34 proyek pembangkit listrik dari dua program percepatan 10 ribu Mw.

Menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir, ke-34 proyek pembangkit berkapasitas total 633,8 Mw itu merupakan proyek sejak 7-8 tahun lalu. "Kami baru dapat data proyek terkendala ini setahun terakhir saat meninjau lokasi dan mengkaji data," urainya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, kemarin.

Ke-34 pembangkit terkendala itu tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Dari hasil kajian, tambahnya, PLN akan melanjutkan 21 proyek pembangkit, sedangkan 13 proyek lainnya dihentikan (terminasi).

"Beberapa masalah karena adanya salah perhitungan dari kontraktor, yakni pengembang listrik swasta (IPP) itu. Saat kontrak awal mereka tidak teliti, menawar harga paling murah, salah hitung dan akhirnya melarikan diri," kata Sofyan.

Ironisnya, upaya untuk mendongkrak proyek itu terkendala ketentuan kontrak yang membuat PLN tidak bisa menggugat kontraktor. "Misalnya kita putus (kontrak), mereka tidak perlu mengganti rugi. Malah kalau dilanjutkan, mereka bisa menagih dan punya untung," kata dia.

Kontrak yang tidak menguntungkan PLN tersebut menjadi salah satu alasan penghentian 13 proyek pembangkit itu, selain menimbang soal geografis seperti lahan rawa serta potensi kerugian ke depannya.

Sebanyak 21 proyek lainnya akan dilanjutkan karena mempertimbangkan urgensi kebutuhan listrik bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

"Saat ini belum bisa diperkirakan kerugian karena masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," tandasnya.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihudin Sitompul menyatakan pihaknya memonitor dan mendeteksi kendala lintas sektoral dalam menjalankan proyek. "Masalah yang berada di luar kendali pemerintah itu soal negosiasi lahan, manajemen proyek, serta tender IPP, " tuturnya.

Terkait perkembangan proyek 35 ribu Mw, saat ini sejumlah 17.984 Mw telah memasuki tahap proses pengadaan dan perencanaan. Dengan perincian, 6.255 Mw digarap PLN dan 11.729 Mw digarap IPP. Proyek yang sudah masuk tahap kontrak (PPA) sebesar 18.738 Mw dengan komposisi 3.833 Mw oleh PLN dan 15.355 Mw oleh IPP.

Kandungan lokal masih 30%
Dari target 40% yang dicanangkan pemerintah untuk penyerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor kelistrikan, saat ini baru mencapai 20%-30%.

"Mesti ada evaluasi kandungan lokal karena bisa saja IPP menyatakan TKDN 40%, tapi untuk struktur keseluruhan termasuk cost bukan komponen keseluruhan," ujar anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran dalam pembukaan Awarding, Symposium, and Exhibition Indonesia Best Electricity Award (IBEA) di Jakarta, kemarin.

Di kesempatan lain, Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPLI) Karnadi Kuistono mengungkapkan kapasitas terpasang produksi pabrik peralatan listrik baru 70% dan rata rata hanya terisi 50%.

"Investor asing juga membawa peralatan dari luar sebagai bagian dari paket investasi mereka. Dengan bea masuk maksimal hanya 5%, investor lebih memilih impor," ujarnya.(Dro/DW/E-3)