Modal Infrastruktur Besar, Realisasi Kurang

PRICEWATERHOUSE Coopers (PwC) Indonesia kemarin merilis laporan kemajuan pemerintah dalam melaksanakan proyek infrastruktur. Dalam laporannya, investor masih optimistis berinvestasi di Indonesia.

Infrastructure Adviser PwC Indonesia Julian Smith mengatakan jumlah anggaran infrastruktur pemerintah naik signifikan dari Rp139 triliun pada 2014 menjadi Rp209 triliun tahun lalu. Namun, realisasinya justru turun dari 78% pada 2014 menjadi 72% pada 2015. Pada 2016, anggaran infrastruktur dinaikkan 9%. Realisasi pengeluaran untuk infrastruktur selama kuartal II 2016 juga naik dari kuartal I.

"Ini menunjukkan pemerintah serius membangun infrastruktur karena pendanaannya makin besar. Meski realisasinya ada yang terlihat kurang meyakinkan, optimisme pemerintah membuat outlook pembangunan infrastruktur akan bagus ke depan," papar Julian dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Kendati investasi negara terus naik, Julian mengatakan nilai investasi asing langsung (<>foreign direct investment/FDI) untuk infrastruktur sepanjang tahun ini justru melemah. Pada semester I 2016, nilai FDI di sektor infrastruktur turun hingga 67% dari periode yang sama tahun lalu. "Ini membuat saya shocked karena FDI infrastruktur turun drastis selama tahun ini dari 2015. Namun, saya yakin tahun mendatang masih akan naik karena dana dari FDI tidak bisa langsung ditransfer," kata dia.

Menurutnya, pembangunan di sektor infrastruktur di Indonesia masih akan berpotensi terus meningkat tahun ini hingga 2019. Faktor-faktornya mulai deregulasi pada berbagai paket kebijakan sampai program amnesti pajak. Sebanyak 50% anggaran subsidi untuk infrastruktur membuat dunia masih akan melirik Indonesia," ujar Julian.

Di kesempatan sama, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan pemerintah sudah menetapkan 30 proyek strategis yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas. Dari jumlah itu, dia menargetkan lebih dari 50% bisa dimulai pada 2018. "Namun, tidak bisa semua 30 proyek itu mulai 2018. Contohnya, Kilang Bontang mungkin mulai pertengahan 2019 dan pelabuhan laut di Bitung dan Kuala Tanjung.(Jes/E-1)