Pajak UMKM Perlu Skema Khusus

SEKTOR usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai masih takut untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal itu disebabkan proses pelaporan yang rumit dan tarif tebusan wajib pajak (WP) UMKM dinilai terlalu tinggi.

"Seharusnya pemerintah memberikan skema khusus kepada pengusaha UMKM. Jangan disamakan dengan usahawan yang sudah mapan," sebut Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi di sela-sela Rakernas Ke-26 Iwapi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (10/10).

Sebagai informasi, UMKM yang memiliki omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun juga diberi hak mengikuti prog-ram amnesti pajak. UMKM yang mendeklarasikan harta di bawah Rp10 miliar dikenai tarif tebusan 0,5%, sedangkan UMKM yang mendeklarasikan harta di atas Rp10 miliar dikenai tarif tebusan 2%. Namun, lanjut Nita, lantaran belum paham, banyak UMKM yang menghindari tebusan 2%. Caranya dengan memecah-mecah bisnis mereka menjadi anak usaha dan dipegang orang lain.

"Mereka memecah-mecah untuk menghindari tebusan besar. Selain itu, banyak yang belum mengerti dan menilai proses tax amnesty terlalu rumit dan mereka malas mengurus," imbuh Nita.

Perilaku UMKM yang mengecilkan usaha mereka sendiri itu, dinilai Nita, malah merugikan para pelaku usaha tersebut. Pasalnya, justru dengan naik kelas menjadi badan usaha yang lebih besar, mereka akan lebih mudah meminjam ke bank untuk menambah modal.

Di samping itu, lantaran jumlah tebusan dinilai terlalu besar bagi UMKM, Iwapi mengusulkan agar pemerintah memberikan kompensasi berupa bonus atau insentif bagi mereka yang ikut program amnesti pajak.

Sementara itu, pengamat perpajakan Basuki Widodo di hadapan majelis hakim, Mahkamah Konstitusi (MK) menyesalkan UMKM dikenai program amnesti pajak. Pasalnya, ekonomi nonformal tidak bisa dikejar memenuhi kepatuhan pajak. "Kalau begitu, yang terjadi malah semakin banyak laporannya nanti yang fiktif," ujar dia. (Tes/Jay/E-4)