Opsi impor Gas Mulai Dilirik

PEMERINTAH mulai melirik opsi impor gas untuk menekan harga gas ke industri. Opsi impor tersebut dijajaki lantaran pengaturan penyaluran gas akan dibuat per zonasi. Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pengaturan penyaluran per zonasi dibuat supaya biaya transportasi berkurang. Dengan begitu, gas dari wilayah Indonesia Timur akan disalurkan ke industri di wilayah timur. Begitu pula dengan zonasi barat dan tengah.

Namun, karena selama ini gas untuk industri di Indonesia Barat disuplai dari wilayah timur, tepatnya Train Tangguh di Papua, ongkos transportasi membengkak. Alhasil, menurut Luhut, harga gas untuk industri di Sumatra, khususnya Sumatra Utara, mencapai US$13 per mmbtu. "Harus kita pikirin kenapa kita tidak impor saja dari somewhere, Malaysia atau Brunei Darussalam yang lebih murah hanya US$3-US$4 per mmbtu daripada harus bawa LNG (liquefied natural gas/gas alam cair) dari Papua ke Aceh," ucap Luhut di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin (Selasa, 11/10).

Ia mengamini harga gas untuk industri di Sumatra sudah terlalu tinggi di atas rata-rata harga gas untuk industri nasional yang sebesar US$9,5 per mmbtu. Karena itu, Luhut menilai opsi impor akan dipertimbangkan dari tiga tempat, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timur Tengah.

Setelah diimpor, LNG diregasifikasi di Aceh dan disalurkan ke industri di seluruh wilayah Indonesia Barat. "Baru di Medan bisa US$7-US$8 per mmbtu. Mengurangi yang tadinya US$13 per mmbtu. Namun ini masih dikaji teman-teman di (Ditjen Migas)," ujar Menko Bidang Maritim itu.

Di samping itu, Luhut pun mengatakan pihaknya sudah mulai membuka seluruh struktur gas dari hulu hingga ke hilir. Dari situ, dia menilai sudah ada titik terang terkait dengan pembentukan harga gas hingga ke industri. "Sudah mulai nemu, cuma masih kurang detail. Kita mau di mulut sumur berapa, di pipa berapa, toll fee berapa. Kalau bisa ditekan, ya, ditekan. Perhitungan sementara sudah bisa US$6-US$7 per mmbtu di end user (industri)," imbuhnya.

Harga gas murah pun, disebut Luhut, tetap akan diberikan kepada tujuh industri yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016. Industri itu, antara lain, industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. "Kita berharap industri pupuk dan petrokimia bisa mendapat harga gas dari sumur."

Belum sepakat
Di tempat sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menilai opsi impor gas masih perlu ditelaah lebih lanjut. Hal itu disebabkan Indonesia masih mengalami surplus stok gas. Saat ini, ujar Wiratmaja, Indonesia punya 17 kargo LNG yang belum komit terjual (uncommitted cargo). Tahun depan, uncommitted cargo malahan tercatat lebih banyak, yakni 30 kargo.

"Sekarang kita memang sedang dalam kondisi gas yang oversupply. Kita masih kaji dan lihat dulu mana yang terbaik," imbuhnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution pun menilai tidak perlu gas diimpor dari luar negeri. Menurut dia, produksi gas dalam negeri harus dioptimalkan. Dia juga menilai impor gas tidak akan membuat harga gas bagi industri turun secara signifikan.

"Belum tentu (harga lebih murah). Enggak ada opsi impor. Kenapa harus impor? Akan tetapi, ini memang masalahnya beragam, jadi masih akan dibahas," pungkas Darmin. (E-1)