Pemerintah Buka Opsi Impor Gas

UNTUK menekan harga gas ke industri, pemerintah mempertimbangkan opsi impor gas. Opsi tersebut dibuka seiring dengan pengaturan penyaluran gas akan dibuat per zonasi untuk mengurangi biaya transportasi.

Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan selama ini gas untuk industri di Indonesia barat disuplai dari Train Tangguh di Papua. Akibatnya ongkos transportasi membengkak, bahkan harga gas untuk industri di Sumatra, khususnya Sumatra Utara mencapai US$13 per mmbtu.

"Harus kita pikirin kenapa kita tidak impor saja dari somewhere, Malaysia atau Brunei Darusalam yang lebih murah hanya US$3-US$4 per mmbtu. Daripada harus bawa LNG (gas alam cair) dari Papua ke Aceh," ucap Luhut di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/10).

Ia menilai opsi impor akan dipertimbangkan dari tiga negara, yakni Malaysia, Brunei Darusalam, dan Timur Tengah. Setelah diimpor, LNG diregasifikasi di Aceh dan disalurkan ke industri di seluruh wilayah Indonesia barat.

"(Kalau bisa seperti itu) baru di Medan bisa US$7-US$8 per mmbtu. Mengurangi yang tadinya US$13 per mmbtu. Tapi ini masih dikaji oleh teman-teman di (Direktorat Jenderal) Migas," ujarnya.

Di samping itu, Luhut pun mengatakan pihaknya sudah memulai membuka seluruh struktur gas dari hulu hingga ke hilir. Dari situ, dia menilai sudah ada titik terang terkait pembentukan harga gas hingga ke industri.

"Sudah mulai nemu, cuma masih kurang detail. Kita mau di mulut sumur berapa, di pipa berapa, toll fee berapa. Kalau bisa ditekan, ya ditekan. Perhitungan sementara sudah bisa US$6-US$7 per mmbtu di end user (industri)," imbuhnya. (X-12)