Dana Pensiun Mesti Didorong Biayai Infrastruktur

DANA pensiun mestinya dapat lebih banyak dimanfaatkan untuk membantu memenuhi pembiayaan infrastruktur, tidak hanya dibiarkan mengendap di perbankan dalam bentuk deposito atau diinvestasikan di surat utang negara (SUN) seperti selama ini.

Harapan tersebut dilontarkan Kepalan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (11/10). "Kita ingin gerakkan dana-dana pensiun baik dalam atau luar negeri. Dana jangka panjang ini sangat ideal untuk biayai proyek jangka panjang juga, seperti infrastruktur," ujarnya.

Bambang yang juga menjadi Chief Investment Officer (CIO) yang mengurusi pembiayaan proyek non-APBN menilai potensi dana pensiun cukup besar. Dari BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen saja memiliki potensi masing-masing senilai Rp220 triliun dan Rp140 triliun.

"Dana pensiun BUMN yang tersebar itu kalau dikumpulkan banyak itu. Sayang kalau tidak digunakan," kata Bambang.

Apalagi, lanjutnya, dengan tren penurunan suku bunga deposito, seharusnya pemilik dana pensiun yang ditempatkan di bank lebih tertarik untuk mendapatkan imbas hasil yang lebih baik.

Selain itu, Bambang menambahkan, pihaknya juga mendorong swasta untuk bisa lebih berperan dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur jangka panjang.

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp4.796 triliun. Pendanaan melalui APBN dan APBD hanya mampu menutupi 41,3% atau Rp1.978 triliun, dan keterlibatan BUMN 22,2% atau Rp1.066,2 triliun.

Dengan demikian, peran swasta diperlukan sebanyak 36,5% atau Rp1.751,5 triliun. "Ini yang harus kita dorong peran swasta," kata Bambang. (Ant/X-12)