Pemerintah Salah Hitung Harga Gas Industri

DESAKAN pemerintah kepada perusahaan pemasok gas untuk menurunkan harga gas bumi bagi konsumen industri di bawah US$6 per million metric British thermal unit (mmbtu) harus diuji kembali.

Pasalnya, acuan pemerintah hanya harga gas dunia sesaat setelah diproduksi di hulu, belum termasuk biaya menjadikannya gas alam cair (LNG) maupun mengubahnya kembali menjadi gas siap pakai (regasifikasi).

"Kebanyakan harga gas US$4-US$4,5 per mmbtu seperti di India, Brasil, Korea Selatan, dan Jepang merupakan harga gas di hulu, belum diregasifikasi. Jadi harganya (di hilir) pasti di atasnya. Saya salah juga," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, pemerintah akan tetap berusaha menurunkan harga gas industri secara bervariasi tergantung kesulitan lapangan gas di hulu dan industrinya.

"Kalau untuk pupuk pasti disubsidi banyak. Yang lain kita akan lihat per item sesuai peruntukan dan kesulitan lapangan gas di hulu. Tidak bisa digeneralisasi."

Dia pun menargetkan perhitungan harga gas dari hulu ke hilir bisa segera diselesaikan, sehingga pada awal tahun depan harga gas untuk industri bisa turun. "Kita berharap dua bulan ini bisa menentukan mana yang bisa diturunkan," imbuhnya.

Impor bukan jaminan
Di tempat yang sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menangkis pendapat Indonesia Petroleum Associaton (IPA) yang menyebut harga gas bisa turun dengan cara mengimpor gas. Selain tidak berpihak pada produksi gas dalam negeri, dia menilai importasi gas tidak akan menurunkan harga gas untuk industri secara signifikan.

"Harga gas murah di berbagai negara belum ditambah biaya regasifikasi dan transportasi, itu berlaku internasional," ucap Wiratmaja.

Bahkan, ia menyebut harga LNG dari Train Tangguh, Papua hanya US$4,11 per mmbtu. Namun dia mengakui industri di Indonesia rata-rata menikmati harga gas mahal, sampai US$9,5 per mmbtu. Karena itu, pemerintah berencana melakukan efisiensi dari hulu ke hilir agar harga gas industri bisa turun sesuai perintah Presiden Jokowi sebesar US$6 per mmbtu.

"Salah satunya dengan efisiensi di sisi hulu migas, yakni mengurangi cost recovery dan biaya operasional," urai Wiratmaja.

Sementara di sisi tengah (midstream), pihaknya akan merevisi formula harga transportasi dan distribusi. "Masa operasi perusahaan trader yang tadinya 5 tahun akan dijadikan 15-20 tahun supaya harga lebih murah. Kemudian trader yang berlapis akan kita hilangkan bertahap."

Sebagai perbandingan, sejatinya harga gas industri di negeri jiran ternyata tidak bertengger di US$4 per mmbtu. Data situs Gasmalaysia.com menunjukkan untuk tarif yang berlaku efektif 15 Juli 20016 harga gas industri dengan konsumsi 750 ribu mmbtu per tahun sekitar Ringgit Malaysia 27,58 atau US$6,66 per mmbtu. Harga termurah sekitar RM19,52 (US$4,72) per mmbtu diperuntukkan konsumen rumah tangga.

Di Singapura bahkan 'lebih gila'. Data dari Citygas.com.sg menunjukkan harga gas industri di 'Negeri Singa' periode 1 Agustus-31 Oktober 2016 termasuk pajak konsumen mencapai S$48 atau US$35 per mmbtu dan gas rumah tangga US$18,5 per mmbtu.

"Harga gas di Malaysia bisa rendah karena ada subsidi dari pemerintah. Di Singapura, ada juga harga gas yang disubsidi. Yang tidak disubsidi harganya jauh lebih mahal," kata pengamat energi dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto.(Ant/E-3)