Merajut Konektivitas Barat-Timur

PERBEDAAN biaya dan harga yang begitu tinggi antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur disebabkan konektivitas antara barat dan timur belum terbangun. Panjangnya waktu distribusi kebutuhan pokok ke Indonesia bagian timur menyebabkan terjadinya penyusutan dalam perjalanan distribusi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui ketimpangan pertumbuhan antara wilayah barat dan timur Indonesia terlihat salah satunya dari persebaran populasi di barat yang mencapai 84,5% dan di timur hanya 15,5% dari total penduduk di Tanah Air.

Di sisi lain, produk domestik regional bruto (PDRB) wilayah barat mencapai 89,26% dan wilayah timur hanya 10,74%.

"Inilah konektivitas yang menjadi masalah kita. Bukan persoalan mudah. Makanya Pak Presiden selalu mengatakan apa yang kita buat itu kita juga harus hadir. Apa artinya hadir, ya harus terasa di masyarakat itu," kata Budi dalam sebuah diskusi yang bertajuk Forum Diskusi Publik Sektor Transportasi, di Jakarta, kemarin (Senin, 10/10).

Menurut Budi, Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menghubungkan satu daerah dengan daerah lain melalui pengelolaan sarana transportasi, terutama laut dan udara. Namun kelak, katanya, pengelolaan sarana transportasi tersebut tidak lagi dikelola negara, tetapi akan diserahkan kepada swasta atau badan usaha milik negara (BUMN).

Keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu melibatkan pihak swasta atau BUMN untuk mengelola sarana transportasi.

"Dana yang kita miliki tidak lebih 30%. Oleh karenanya pada tahap awal ada lima bandara dan 14 pelabuhan yang akan diswastanisasi. Sementara itu Kemenhub bertugas untuk membenahi daerah terpencil seperti Ilaga dan Miangas di Sulawesi Utara," jelas Menhub.

Budi juga mengaku, pihaknya tengah merute ulang (reroute) jalur-jalur pelayaran untuk distribusi logstik ke arah timur agar tidak selalu memulainya dari Jakarta.

"Pertama kali kita akan lakukan reroute. Beberapa rute kita perbaiki, seperti menuju Papua, tidak perlu dari Jakarta cukup dari Ujung Pandang (Makassar). Okupansi yang selama ini cukup ada 20%, ada yang 40%, nah ini ada yang kita syaratkan mesti 60%. Selama ini swasta tidak dilbatkan," jelasnya.

Bandara Miangas
Lebih jauh, Budi mengatakan pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan 15 bandara di berbagai daerah. Salah satunya ialah Bandara Miangas yang terletak di Pulau Miangas, salah satu pulau di gugusan Kepulauan Nanusa, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Bandara tersebut sudah mulai dibangun pada 2012 dengan total investasi sebesar Rp275 miliar.

"Miangas itu pulau terluar, penting untuk kita jaga teritorialnya dan kita perhatikan. Makanya kita adakan penerbangan perintis ke sana. Untuk investasinya, kita akan tambah investasi sekitar Rp100 miliar untuk perbaikan Bandara Miangas," ujarnya.

Menurut Direktur Kebandarudaraan Ditjen Perhubung-an Udara Kementerian Perhubungan, Yudhi Sari Sitompul, Bandara Miangas juga disiapkan sebagai pintu gerbang distribusi pangan dan barang lainnya.

Terutama pada saat cuaca perairan di seputar pulau sedang dilanda angin kencang dan gelombang tinggi yang menyebabkan keselamatan pelayaran tidak terjamin. "Keberadaan bandara ini diharapkan bisa ikut mengembangkan perekonomian daerah setempat."(E-2)