Harga Gas Industri Turun pada Awal 2017

DALAM menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berjanji akan menurunkan harga gas untuk kalangan industri sebesar US$6 per milion metric british thermal unit (mmbtu) pada awal tahun depan.

"Insya Allah mulai 1 Januari 2017 pukul 00.00," kata Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Muhammad Khayam dalam diskusi energi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, kemarin.

Penurunan harga ini, lanjut Khayam, tidak akan merugikan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang memproduksi gas hulu sebab harganya akan mengacu pada tiap lapangan yang berbeda-beda.

Sampai hari ini sekitar 2.300 mmscfd (million standard cubic feet per day/juta standar kaki kubik per hari) dialokasikan bagi industri domestik dengan harga US$9,5/mmbtu.

"Sekitar 2.300 mmscfd digunakam oleh 330 industri, sekitar 19% dari total alokasi gas bumi. Rata-rata 10 sektor membeli dengan harga US$9,5/mmbtu. Ada nilai keekonomian lapangan. Dengan penurunan harga minyak yang berasal dari pengurangan pendapatan negara, memang harus ada pengorbanan dari pemerintah," ujar Khayam.

Anggota Komisi VII DPR sekaligus Ketua Kaukus Ekonomi Hijau, Satya Widya Yudha, menekankan perintah Presiden bermakna besar, yaitu untuk menghidupkan industri migas nasional, menciptakan multiplayer effect sehingga dari sisi industri pengikutnya akan tumbuh.

"Pendapatan negara dari seksi gas bisa saja turun, tetapi multiplayer efect industri tumbuh, yaitu menjadi pembayar pajak yang baru. Tax rasio juga bisa naik dari 12,4% menjadi 14% . Otomatis pendapatan negara secara keseluruhan akan naik," kata Satya.

Seperti bonus

Direktur Indonesia Petroleum Associaton (IPA) Sammy Hamzah menganggap penurunan itu cukup berat.

Menurutnya, selama ini Indonesia tidak menganut mekanisme pasar dalam menentukan harga hulu gas.

Bahkan, harga gas pernah menyentuh di bawah US$1 per mmbtu saat 2011.

Padahal, lanjutnya, banyak negara di dunia menganut sistem mekanisme pasar saat harga minyak dunia naik harganya pun turut terkerek.

"Industri hulu migas di Indonesia sangat diatur oleh pemerintah. Setiap lapangan punya keekonomian berbeda. Harga gas domestik ditentukan oleh pemerintah, tidak oleh pasar," terangnya.

Menurutnya, yang harus dipikirkan sekarang kalau harus menurunkan harga hulu gas ialah kembali membuka keran impor.

Dia melihat harga gas di dunia murah, sedangkan lapangan Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan harga domestik dan kebijakan kembali ke pemerintah.

Namun, Satya berpendapat sebelum impor, perlu dicermati dampaknya terhadap pertumbuhan industri migas nasional.

"Kalau misalnya impor, lantas industri migas nasional tidak tumbuh. Mungkin dari sisi harga bagus, tetapi dari sisi industri, otomatis tidak tumbuh," ujar Satya.

Achmad Widjaya, perwakilan Kadin Indonesia, menjelaskan hal yang terpenting bagi industri tidak lain soal kepastian.

"Posisi industri saat ini melihat keputusan US$6/mmbtu seperti bonus pada akhir tahun,' katanya.

Namun, pertanyaannya kapan penurunan itu benar-benar akan diberlakukan mengingat tahun ini menjelang berakhir.

"Anggaran yang kami set untuk tahun depan perlu ada kepastian. Karena Presiden yang berbicara, kami yakin sekali."

Artinya, katanya, ini tinggal koordinasi domain Kemenperin dengan Kementerian ESDM bahwa harga US$6 itu sudah paket keseluruhan, termasuk toll fee atau bukan. (X-5)