Pemerintah Terus Genjot Pertumbuhan Populasi Sapi

GUNA mempercepat pertumbuhan populasi sapi potong di dalam negeri, Kementerian Pertanian secara resmi meluncurkan Upaya Khusus (Upsus) Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Siwab) di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (8/10).

Upsus tersebut mencakup dua program utama yakni peningkatan populasi melalui inseminasi buatan (IB) dan intensifikasi kawin alam.

Program yang dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting tersebut ditandatangani Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 3 Oktober 2016 silam.

“Upaya ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada sapi yang ditargetkan Presiden Joko Widodo tercapai pada 2026 mendatang, mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (8/10).

Amran menyampaikan Upsus Siwab akan memaksimalkan potensi sapi indukan di dalam negeri untuk dapat terus menghasilkan pedet atau anak sapi.

“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana meningkatkan produksi dengan inseminasi buatan. Tahun lalu saja, dari 2 juta sapi yang diprogramkan, ada penambahan 1,4 juta ekor anakan. Tahun ini kami menyusun target 4 juta ekor betina produktif yang akan diberikan IB, mudah-mudahan bisa ada 3 juta kelahiran baru,” tuturnya.

“Kami juga membentuk gugus kerja sampai ke kabupaten-kabupaten di seluruh provinsi agar program ini berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Adapun, untuk program intensifikasi kawin alam, pemerintah akan menyiapkan infrastruktur yaitu 5 juta juta bibit pakan rumput dan legum, prasarana sumber air berupa embung-embung, serta obat-obatan dan vaksin.

“Ini dilakukan bagi ternak yang dikembangkan di padang gembala (ranch) sehingga ada jaminan ketersediaan pakan, air, dan kesehatan ternak. Nanti daerah dengan ranch seperti NTT dan NTB, akan kita bangun prasarana sumber air sehingga lahannya yang cenderung kering menjadi lebih subur, sehingga pakan tersedia sepanjang tahun. Model pembangunan embung di lahan kering ini seperti yang dilakukan oleh peternak padang gembala di Brasil," ujar Ketua Upsus Siwab Syukur Iwantoro.

Lalu, untuk ternak yang dikembangkan dengan pola kandang, pemerintah akan memberikan 5 juta bibit pakan rumput dan legum, fasilitas kesehatan, 5,28 juta semen beku, dan tenaga inseminator.

“Untuk keseluruhan program Upsus Siwab, Kementan menggelontorkan dana hingga Rp1,1 triliun.”

Upsus Siwab bukanlah gebrakan pertama yang dilakukan Kementan untuk meningkatkan populasi sapi. Sebelumnya, pada 2014, program Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) dilakukan dan mampu menambah populasi anak sapi lebih dari 1 juta ekor pada 2015.

Berdasarkan Sensus Peternakan 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat populasi sapi dan kerbau sebanyak 14,3 juta ekor.

Secara rinci, data Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebukan, pada 2016, populasi sapi potong yaitu 13,59 juta ekor, sapi perah 472.000 ekor, dan kerbau 1,12 juta ekor.

Data Ditjen PKH menunjukkan total populasi sapi dan kerbau betina dewasa saat ini mencapai 5,62 juta ekor. Sebesar 71,76% atau setara 4,03 juta ekor merupakan betina produktif.

Pada Kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menjelaskan kondisi peternakan saat ini digelayuti berbagai permasalahan seperti produktifitas ternak, ketersediaan bibit unggul lokal terbatas, sumber daya manusia yang kurang produktif, dan sistem usaha peternakan belum optimal.

"Ini semua merupakan tantangan tersendiri dan jadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat termasuk didalamnya koperasi yang memiliki unit usaha peternakan,'' ujar Puspayoga.

Lebih lanjut, Puspayoga menjelaskan, saat ini, jumlah koperasi yang memiliki unit usaha peternakan dan telah terdaftar di ODS (Online Data System) Kemenkop dan UKM sebanyak 556 koperasi. Adapun, koperasi baru yang memiliki unit usaha peternakan sebanyak 68 koperasi.

“Peran koperasi dibidang usaha peternakan penggemukan dan pembibitan sapi saat ini belum optimal. Hal itu karena peternakan peternak anggota koperasi belum menjadikan usaha penggemukan dan pembibitan sapi sebagai mata pencaharian utama, melainkan hanya usaha sampingan dan sebagai barang investasi yang setiap saat bisa dijual tanpa memperhatikan masa produksi ternak sapi,” ujar Menteri KUKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Dalam usaha pembesaran sapi, sambungnya, pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih karena para peternak kerap mengalami kesulitan.

“Pada masa pembesaran itu, selama 1,5 tahun, peternak hanya mengeluarkan biaya produksi tanpa ada hasil yang diperoleh.Untuk itu sebaiknya dalam usaha pembesaran sapi menjadi tanggungjawab pemerintah atau setidaknya ada dana subsidi bagi peternak atau koperasi yang melakukan pembesaran sapi," jelasnya. (OL-3)