Penghalang di Tanam Ulang

UPAYA peningkatan produksi dan daya saing kelapa sawit dari perkebunan rakyat belum berjalan mulus.

Kendala legalitas lahan hingga sulitnya akses ke perbankan menjadi penghambat penyaluran dana untuk replanting (tanam ulang) sekaligus tertundanya sertifikasi Indonesian sustainable palm oil system (ISPO) kebun petani rakyat.

"Padahal, BPDP Sawit menargetkan penyaluran dana replanting sebanyak Rp400 miliar selama 2016," ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Senin (3/10). Minimnya penyaluran dana replanting itu disebabkan kecilnya lahan perkebunan sawit yang lolos syarat BPDP.

"Proposal replanting yang masuk dari petani baru 29,2 ribu ha. Yang sudah disetujui sangat sedikit. Saya malu kasih angkanya saking kecilnya dari target 100 ribu ha tahun ini."

Menurutnya, syarat yang paling banyak tidak terpenuhi ialah lahan yang masih bermasalah secara hukum.

Banyak lahan yang kepemilikannya tidak sesuai dengan nama petani yang mengajukan proposal replanting.

"Lahan harus diverifikasi pemerintah untuk memastikan lahan itu bukan lahan hutan, lahan gambut dalam, dan bukan lahan bekas dibakar," ujar Bayu.

Menurutnya, replanting harus dilakukan segera karena kebun kelapa sawit di Indonesia sudah tua, di atas 30 tahun sehingga produksinya sudah menurun.

Walakin, produksi minyak kelapa sawit petani rakyat mencapi 2 ton per ha.

"Produksi swasta 7 ton per ha. Kalau tidak replanting, kita akan mengulang kegagalan komoditas lain, seperti kopi, kelapa, dan lada. Replanting penting supaya produksi dan daya saing naik dan lebih berkelanjutan," paparnya.

Sampai saat ini, imbuhnya, belum ada pengajuan dana sertifikasi ISPO dari petani rakyat ke BPDP Sawit.

"Kita siapkan dananya, tidak akan dipersulit," cetusnya.

Akses perbankan

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino menyatakan pengajuan dana replanting sering kali terhambat akses bank.

"Petani datang ke BPDP itu sambil membawa surat persetujuan dari bank bahwa mereka itu sehat. Di situlah banyak berguguran petani dan koperasi kita," tukas Rino.

Menurutnya, saat ini produksi kelapa sawit petani rakyat mencapai 33% dari produksi nasional dengan luas lahan 5 juta ha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta adanya kejelasan standar yang dipakai agar pemilik lahan kelapa sawit kecil pun bisa mendapatkan sertifikat.

"ISPO menyangkut establishment. Kita harus buat standarnya, untuk usaha kecil dan usaha besar," kata Darmin seusai rapat koordinasi tentang ISPO di Jakarta, Senin (3/10).

Sampai Juli 2016, pemerintah telah memberikan 184 sertifikat ISPO yang baru mencakup 11% dari luas areal perkebunan sawit nasional.

Angka itu setara dengan luas lahan 1,3 juta ha dan produksi 6,4 juta ton CPO per tahun.

"Untuk standar, bisa mengacu ke standar global dari PBB. Untuk akreditasi per-usahaan, sebaiknya dilakukan auditor independen," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto. (Adi/E-3)