Bangunkan Raksasa Tidur

MENJADIKAN Indonesia sebagai raksasa perekonomian digital tampaknya sudah menjadi salah satu cita-cita absolut Presiden Joko Widodo. Fondasinya, menurut dia, ada, yakni berupa populasi yang masif sebagai pasar. Sebagian dari mereka pun punya gaya hidup yang lekat dengan pemakaian ponsel sebagai peranti vital perekonomian digital.

Namun, Presiden rupanya mulai gemas dengan perkembangan yang relatif lamban. Kegemasannya menjadi, apalagi sejak ia pulang dari Silicon Valley, California, AS, tempat yang melahirkan pelaku-pelaku bisnis digital kelas dunia.

Tidak mengherankan, dalam rapat kerja di kantornya pada Selasa (27/9), Presiden meminta stafnya mengakselerasi pengembangan industri digital, terutama e-commerce.

"Saya minta percepatan implementasi karena kalau tidak segera dikejar, kita akan tertinggal dari negara-negara sekitar kita," kata dia.

Mantan pengusaha furnitur itu bahkan menginstruksikan perombakan aturan (deregulasi) segera untuk memuluskan bisnis berbasis digital. Ia melihat perkembangannya di Tanah Air masih tertinggal dari negara-negara lain.

Ia mencontohkan e-commerce. Menurutnya, dari informasi yang ia peroleh, penjualan via e-commerce di Indonesia per 2014 sebesar US$2,6 miliar dengan penetrasi 0,6% dari total transaksi legal. Jokowi membandingkannya dengan Tiongkok, yang pangsa e-commerce-nya 30%.

Pada saat bersamaan, ujarnya, pemerintah harus membuat terobosan untuk memperkuat pelaku ekonomi digital di Tanah Air. "Karena kita melihat potensi anak muda kita siap untuk masuk ke dunia ini. Prioritaskan start-up. Fasilitasi supaya usaha mereka bisa tumbuh berkelanjutan," tandasnya.

Mengejawantahkan titah Presiden tentu bukan pekerjaan satu malam. Selain kelayakan infrastruktur internet yang masih jadi tanda tanya, pun belum merata, fasilitas pembiayaan menjelma kendala. Peliknya mencari tambahan modal diakui CEO of Talk Link Ria Ariyanie yang bergerak di agensi kehumasan.

Ia acap terbentur oleh faktor agunan saat mencari pembiayaan formal. "Agensi kan tidak punya aset yang bisa diagunkan," tuturnya dalam satu talk show di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ia pun menjajal prospek pinjaman lewat aplikasi financial technology yang kini marak, tapi terantuk hal sama lantaran diminta agunan berupa invoice. "Agensi itu invoice-nya ketika acara sudah selesai. Jadi, tidak bisa diagunkan di depan," terang Ria.

Deputi Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Menengah BNI Arief Surarso mengakui, sebagai industri yang highly regulated, perbankan tidak bisa begitu saja memberi kredit.

"Kekurangannya, banyak start-up pembukuannya tidak baik. Progresnya sulit diukur kalau pembukuan kurang baik."

Sebelumnya, Presdir BCA Jahja Setiaatmadja pun mengamini perbankan masih sulit membiayai industri kreatif. "Industri kreatif ini sesuatu yang menjual masa depan, sedangkan perbankan dengan peraturannya harus lihat past record," cetus dia.

Namun, menurutnya, bisa saja bank mempermudah pemberian kredit andai ada bantuan penjaminan dari pemerintah. "Tidak usah cari investor, perbankan bisa asalkan mendapat jaminan sehingga itu sesuai dengan ketentuan perbankan."(Fat/Ant/E-1)