Pemerintah Alokasikan Rp50 Triliun untuk Perbaiki dan Bangun Irigasi

Andhika Prasetyo
27/9/2016 17:08
Pemerintah Alokasikan Rp50 Triliun untuk Perbaiki dan Bangun Irigasi
(MI/Ferdian Ananda)

PEMERINTAH siap mengalokasikan dana sebesar Rp50 triliun untuk mengembangkan dan merehabilitasi saluran irigasi guna mencapai kedaulatan pangan.

Hal tersebut diungkapkan setelah digelarnya rapat koordinasi terbatas yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/9).

“Ini diterapkan hingga 2019,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai rapat tersebut.

Hingga tahun ini, ia mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp12 triliun.

“Kami mendapat tugas untuk melakukan pemetaan irigasi dan permukaan air tanah. Saat ini sudah ada petanya,” lanjutnya.

Ia memaparkan, pada 2014, terdapat saluran irigasi premier dan sekunder seluas 7,3 juta hektare (ha) di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hanya 54% yang dapat beroperasi dengan baik.

“Sisanya, kondisinya ada yang rusak berat dan ringan. Pada akhir 2017 ditargetkan sudah ada yang direhabilitasi seluas 1,1 juta ha. Kami targetkan 90% kondisinya sudah baik di 2019.”

Selain melakukan rehabilitasi, pemerintah juga akan menbangun jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare.

“Sebenarnya ini satu program. Ada pembangunan 1 juta ha dan rehabilitasi 3 juta ha. Yang 3 juta ha itu yang di luar 54% itu tadi,” jelas pria 61 tahun tersebut.

Selain itu, pembangunan bendungan yang kini terus digiatkan, sambung Basuki, juga akan memberikan kontribusi terhadap lahan-lahan pangan karena menciptakan saluran irigasi baru.

“Dari 49 bendungan bisa menambah 357 ribu ha saluran irigasi.”

Ia menyebutkan daerah yang paling banyak mengalami kerusakan adalah di Pulau Jawa.

“Karena infrastruktur, baik jalan atau irigasi, yang sudah banyak ada di jawa dan Sumatra. Kalau yang pembangunan baru itu lebih banyak di wilayah timur karena memang ketinggalan di sana,” tandasnya. (OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya