Pemerintah Menggegas Holding BUMN

Adhi M Daryono
27/9/2016 07:10
Pemerintah Menggegas Holding BUMN
(ANTARA/Puspa Perwitasari)

KEMENTERIAN BUMN mengebut pembentukan 4 perusahaan induk (holding) pelat merah di sisa tahun ini.

Mereka ialah holding energi (migas), holding tambang, holding perumahan, dan holding pangan.

"Kita pastikan proses secepatnya. Namun, dengan pembicaraan bersama kementeriankementerian terkait," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno seusai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Ia mengakui pembentukan holding BUMN itu masih menyisakan pekerjaan rumah dan kendala yang harus segera diselesaikan.

Salah satunya ialah komunikasi dengan para pihak terkait dengan penyatuan perusahaan pelat merah tersebut.

"Kita akan bicara dengan stakeholder terkait untuk kesiapan holding ini. Dengan dewan komisaris juga sudah bicara, terus dengan direksi dan nantinya dengan serikat pekerja," sambung Rini.

Jika semua sepakat dan detail payung hukum holding BUMN dirampungkan, pemerintah akan menggelar rapat dengar pendapat dengan DPR.

Rini pun menekankan, dalam pembentukan holding BUMN, pemerintah harus tetap punya andil dalam pengelolaan.

"Intinya, saham seri A harus selalu ada," kata Rini.

Ia menegaskan, pembentukan holding itu tidak hanya menguntungkan perusahaan induk, tapi juga memberikan profi t bagi BUMN yang

tergabung dalam holding tersebut.

"Kita melihat banyak BUMN kekurangan modal. Diharapkan, holding ini bisa meminjamkan dan dengan pembayaran bunga melalui operasionalnya," ujarnya.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menambahkan, salah satu holding yang paling siap ialah holding BUMN migas.

"Kita tinggal konsultasi dengan DPR. Skemanya sama seperti yang itu holding migas, PGN masuk ke Pertamina, lalu Pertagas (PT Pertamina Gas) diambil PGN," ungkap dia.

Senada, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan holding BUMN energi paling siap jika dibandingkan dengan holding pada sektor lain, seperti pangan, logistik, keuangan, pertambangan, dan infrastruktur.

"Walaupun targetnya ada enam holding, belum semua siap. Ini persiapan Kementerian BUMN, yang sudah siap holding sektor energi, dan yang relatif sudah siap ialah perbankan dan tambang," kata Darmin.

Lebih lanjut, dari 6 sektor yang diusulkan, ia menganggap kesiapan untuk holding BUMN di sektor pangan paling lemah.

"Konstelasi holding di sektor pangan yang paling belum siap, padahal itu perlu sekali," ucap Darmin.

Dalam skema holding pangan, Perum Bulog akan didaulat sebagai induk yang membawahkan Perikanan Indonesia, Perikanan Nusantara,

Berdikari Indonesia, Bandha Ghara Reksa, dan Pertani.

Butuh persiapan

Darmin mengimbau agar pengembangan holding tidak perlu selesai semua dalam tahun ini karena butuh persiapan lebih matang.

Mengenai payung hukum pembentukan holding BUMN, Darmin mengatakan nanti akan ada revisi Peraturan Pemerintah No 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Namun, hal tersebut belum terlalu banyak dibahas dalam rakor.

"(Revisinya) kami akan selesaikan dalam 10 hari ini," janji Darmin.

(Ant/E-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya