GNNT Picu Efisiensi Ekonomi

UPAYA pengurangan transaksi tunai di masyarakat (less cash society) diyakini bakal meningkatkan efisiensi gerak roda ekonomi nasional. Secara perlahan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang telah dirilis sejak 2014 untuk meningkatkan inklusi keuangan mulai bergulir ke perdesaan. “Ini dilakukan karena saat ini baru 36% penduduk dewasa Tanah Air yang memiliki akses terhadap layanan keuangan. Bandingkan dengan Malaysia yang sudah 90%,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas di Kantor Perwakilan BI Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/9).

Layanan tersebut akan dilakukan baik dalam sistem penyimpanan dan pengiriman uang, pembiayaan, maupun asuransi. Berbagai kebijakan pun diterapkan guna memuluskan program tersebut. Yang teranyar, pemangkasan batas atas (capping) bunga kartu kredit dari 2,95% menjadi 2,24%.

“Tren transaksi kartu kredit memang sedang menurun, bukan karena kewajiban perbankan melaporkan data transaksi pemilik kartu kredit ke pemerintah, melainkan daya beli atau konsumsi masyarakat sedang lemah,” tutur Ronald.

Pihaknya juga berupaya meningkatkan layanan keuangan digital yang pada Januari 2015 hanya terdapat 21,9 ribu agen, tumbuh dua kali lipat di Oktober 2015 mencapai 46,3 ribu agen.

Sistem penerimaan bantuan sosial juga mulai diubah dari sebelumnya bersifat fisik atau langsung menjadi nontunai. Bersama Himpunan Bank Negara (Himbara) dan agen elektronik warung gotong royong (e-Warong), BI bersinergi untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Bantuan tersebut, sambung Ronald, akan dikirimkan langsung oleh Himbara ke kartu keluarga sejahtera (KKS) yang juga bisa berfungsi sebagai kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dan bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, dan elpiji 3 kg di e-Warong.

“Selain bantuan akan lebih tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga dan tepat administrasi, akses pelayanan keuangan akan lebih luas dan merata sehingga meningkatkan inklusi keuangan,” papar nya.

Pusat fintech
Sejalan dengan GNNT, untuk mewadahi pertumbuhan aktivitas keuangan digital atau financial technology (fintech), BI akan membangun fintech office pada Oktober 2016.

“Kami akan memberikan pendampingan kepada pelaku industri fintech agar skema bisnis mereka dapat lebih berkembang serta memberikan pandangan mengenai kebijakan moneter dan makroprudensial agar mereka dapat lebih mengenal iklim usaha di Indonesia,” terang Direktur Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko.

Pihaknya juga akan membangun sebuah program inkubator bertajuk regulatory sandbox untuk mengembangkan industri keuangan digital. “Program itu akan membuat BI bisa memantau perkembangan fintech sesuai koridor hukum yang ada.
Kami juga akan melengkapi aturan secara bertahap hingga akhir 2016. “

Berdasarkan catatan BI, transaksi fintech di Indonesa di 2016 sekitar US$14,48 miliar. Asosiasi Fintech Indonesia memprediksi angka itu akan terus bertumbuh hingga US$130 miliar di 2020. Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia Dian Kurniadi menyebut hingga saat ini dari 120 perusahaan fintech yang beroperasi di Tanah Air, baru 36 perusahaan yang menjadi bagian dari asosiasi itu.

Bank sentral juga mewajibkan penggunaan teknologi cip sebagai pengganti magnetik dalam kartu debit guna mengurangi tindak kejahatan pada perbankan hingga 2021. “Saat ini terdapat 139 juta kartu debit dari 111 penerbit. Di 2019 minimal 30%, 50% di 2020, dan 100% di 2021. Kalau dialihkan dalam dua tahun, berarti dalam satu tahun harus dicetak 70 juta kartu. Itu sangat sulit,” ujar Ronald. (E-3)

andhika@mediaindonesia.com