HiCore Siap Penuhi Aturan TKDN

PERATURAN Menteri Perindustiran (Permenperin) Nomor 65 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet disambut baik oleh HiCore. Sebagai brand nasional yang berpangsa pasar di Indonesia, HiCore mendukung peraturan pemerintah tersebut sepenuhnya.

Aturan TKDN untuk ponsel dengan teknologi 4G LTE tersebut sebelumnya merupakan kesepakatan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan aturan tersebut, para penjual ponsel harus memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 30% pada 1 Januari 2017.

Herman Zhou, Presiden Direktur HiCore, mengaku pihaknya siap menjalankan peraturan TKDN yang mewajibkan kandungan lokal hingga 30% dalam smartphone 4G. "Kami juga yakin akan mampu memenuhi aturan tersebut pada awal 2017 mendatang,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Minggu (25/9).

Dalam rangka pemenuhan kandungan lokal hingga 30% tersebut, HiCore sudah melakukan sejumlah penyesuaian secara bertahap dalam beberapa aspek yang dikembangkan, mulai dari manufaktur, pengembangan, dan aplikasi. “Kami sudah siap memproduksi smartphone dengan teknologi 4G LTE. Kapasitas produksi pabrik akan disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan permintaan smartphone HiCore di pasar,” kata Herman optimistis.

Persiapan pembangunan pabrik sudah cukup lama dilakukan oleh HiCore, bahkan sebelum meluncurkan produk perdana. Bukan hanya lahan, gedung, serta perangkat untuk produksi yang dipersiapkan, karyawan pun menjadi perhatian bagi HiCore. Pasalnya, yang harus diproduksi oleh pabrik HiCore merupakan barang berkualitas sehingga training terus menerus dilakukan secara berkesinambungan agar mampu menenuhi standar HiCore. Keberadaan pabrik juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor produk.

HiCore sangat yakin pada akhirnya Indonesia akan mampu memproduksi sendiri smartphone 4G dengan TKDN sampai 100%, baik dalam soal hardware maupun software. ”Ini tidak mustahil asal semua pihak berkomitmen, baik dari pemerintah maupun pelaku industri. Dengan demikian, impor smartphone dapat dikurangi,” tambah Herman.

Herman menambahkan bahwa HiCore melihat peraturan pemerintah sangat bagus karena akan merangsang tumbuhnya industri smartphone di Indonesia. Meski demikian HiCore berharap agar ekosistem industri di Indonesia dapat tumbuh juga dengan baik untuk mendukung produksi smartphone. Misalnya, industri manufaktur dan aplikasi yang nanti mengisi konten di smartphone dapat tumbuh dan berkembang juga.

Pemerintah diharapkan dapat tegas terhadap produk black market 4G. Keberadaan produk-produk 4G black market yang beredar di pasar membuat persaingan pasar smartphone menjadi tidak fair. “Kami berharap, pemerintah mampu secara tegas menghadapi pemain yang hanya mengejar keuntungan sesat saja tanpa memikirkan tanggung jawab terhadap perkembangan industri,” tegas Herman. (RO/OL-6)