Kredit Minim Benamkan Sektor Maritim

POTENSI sektor maritim yang ditaksir mencapai US$1 triliun (Rp13.5 kuadriliun) per tahun seharusnya bisa membuat Indonesia menjadi salah satu negara terkaya di dunia tanpa perlu sokongan sektor lain, apalagi berhutang.

Namun, pengabaian terhadap industri kelautan dan perikanan yang begitu lama membuat nelayan dan pelaku usaha di sektor ini selalu berhadapan dengan minimnya akses mendapatkan pembiayaan (kredit).

"Peran industri keuangan dalam memaksimalkan usaha sektor kelautan dan perikanan begitu kecil dibandingkan sektor lain," ujar Direktur Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irnal Fiscallutfi di Jakarta, kemarin (Kamis, 22/9).

Saat ini pembiayaan perbankan ke industri kelautan dan perikanan hanya 10% dari seluruh total pembiayaan ke seluruh sektor. Minimnya peran perbankan itu terjadi karena tingginya risiko di sektor maritim itu.

"Nelayan pergi melaut tanpa tahu apakah bisa mendapatkan ikan atau tidak. Padahal itu nantinya akan menjadi alat untuk pembayaran kembali. Sementara perbankan pastinya ingin mendapatkan feedback juga ketika memberikan pembiayaan," urainya.

Dengan tingginya risiko yang ada, lanjut Irnal, bunga untuk kredit terhadap sektor kelautan dan perikanan pun menjadi tinggi. "Dan tidak banyak bank yang memiliki cabang di daerah pesisir sehingga sulit untuk melakukan pengawasan," tuturnya.

Selain itu budaya masyarakat pesisir pantai juga menjadi permasalahan lain yang harus dicarikan solusinya. "Banyak nelayan yang masih meminjam ke individu karena mereka menganggap lebih mudah dibanding ke bank. Padahal itu pinjaman pasti terbatas dengan bunga mencekik," lanjut Irnal.

Sejatinya, lanjut Irnal, OJK telah melakukan beberapa program untuk mendorong kedua industri tersebut dapat bersinergi. Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kadin, dan 15 bank, OJK telah membentuk satuan tugas dan menghasilkan program yang disebut Jangkauan, Sinergi dan Guidelines atau disingkat Jaring.

"Ini adalah program edukasi, tidak hanya kepada nelayan, tetapi juga kepada perbankan. Sedikitnya bank yang mau memberi pembiayaan juga karena minimnya pengetahuan akan sektor tersebut," papar Irnal.

Saat ini, Jaring telah menyentuh beberapa wilayah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar seperti di Sulawesi Selatan, Riau, dan Jawa Timur.

Buka gerbang Timur
Setali tiga uang, pengabaian terhadap sektor samudera ini juga seiring dengan ketertinggalan wilayah Timur Indonesia. "Padahal, 30% dari 9 juta ton ikan yang dihasilkan Tanah Air setiap tahunnya itu asalnya dari timur, dari Maluku," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Untuk memajukan sektor maritim di Indonesia Timur butuh gerbang untuk mengeks-por hasil laut mereka ke luar negeri. "Kalau mau diekspor ke Australia, tidak perlu transit dulu ke Makassar, apalagi Jakarta. Kalau lebih jauh perjalanan, harga jadi lebih mahal juga," lanjutnya.

KKP juga telah berbicara dengan badan karantina dan bea cukai untuk membuka titik di daerah timur untuk memudahkan ekspor. Selain pembangunan infrastruktur, produksi juga menjadi poin selanjutnya yang harus menjadi perhatian.

"Dulu, waktu illegal fishing masih marak, perusahaan-perusahaan asing bisa mengeruk 3,5 juta ton ikan per tahun," terangnya.

Setelah dimulainya perang terhadap illegal fishing, pendapatan satu kapal ikan nasional berkapasitas 80 gros ton bisa Rp17 miliar per tahun. "Lima sampai enam kali lipat. Kalau terus seperti ini, pembiayaan pasti masuk, investor akan datang," ujarnya.(E-3)