Pemerintah Segera Luncurkan Perpres SDGs

PERATURAN Presiden (Perpres) tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) bakal segera dirilis.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan upaya mencapai target SDGs butuh payung hukum agar lebih efektif.

"Sebentar lagi keluar (Perpres) sebelum Oktober. Sekarang SDGs 2015 juga sudah diratifikasi dan tahun ini sudah keluar timnasnya," ujar Bambang usai menghadiri Indonesia-UNDP Side Event : Implementing 2030 Agenda For Sustainable Development: From Global Commitment to Local Action di Hotel Plaza Millenium, New York, Amerika Serikat, Kamis (22/9).

Menurut Bambang, upaya mencapai target SDGs terkendala ketiadaan aturan hukum sebagaimana Millenium Development Goals (MDGs) terdahulu. Timnas MDGs baru dibentuk pada 2010 meskipun kesepakatan MDGs diluncurkan pada 2000.

"Artinya kita belajar dari MDGs dulu. Apa yang tidak tercapai dan apa yang menjadi kelemahan. Salah satu kelemahan adalah terlambat dibentuknya (timnas) dan yang kedua hanya pemerintah pusat yang berperan," ujar Bambang.

Setidaknya ada 17 target SDGs yang harus dicapai Indonesia sebelum 2030. Beberapa di antaranya, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesamaan gender, isu air bersih dan sanitasi serta mengurangi kesenjangan sosial. Dalam SDGs, bidang politik dan hukum juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Berkaca pada pencapaian MDGs, menurut Bambang, target-target pada isu sosial, lingkungan, dan kesehatan merupakan hal yang tersulit dicapai.

"Yang kita lihat banyak meleset itu ada di kemiskinan. SDGs ini isu lingkungan juga lebih banyak. Ditambah lagi ada isu mengenai justice, keadilan, demokrasi dan hukum yang sebenarnya agak susah mengukukurnya tapi harus dilakukan. Ada hal yang belum tercapai di masa lalu, dan ada juga yang baru," imbuhnya.

Namun, pemerintah tidak akan bekerja sendirian mencapai target SDGs. Bambang mengatakan, semua pemangku kepentingan bakal dilibatkan, semisal pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sipi, pakar dan media massa.

"Kita ingin semua pihak merasa SDGs adalah kebutuhan mereka. Ini bukan propaganda pemerintah, tapi kebutuhan semua orang. Kita harapkan tahun 2030 kita bisa mencapai target-target. Kalaupun tak semua, tapi harus lebih baik dari MDGs," cetusnya.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan Indonesia terlibat sejak awal dalam perumusan SDGs. Tingginya komitmen untuk mencapai sasaran SDGs terlihat dari penyusunan Perpres SDGs yang hampir rampung.

"Perpres ini akan mengatur kelembagaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan tata cara pelaksanaan SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pemerintah juga akan mengarusutamakan SDGs ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah," cetusnya. (OL-3)