Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
KEMENTRIAN Koordinator Bidang Kemaritiman Deputi II bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa meluncurkan aplikasi Yacht's Electronic Registration Systems (YachtERS).
Aplikasi YachtERS dibuat untuk para yacht asing yang ingin sandar, berlabuh dan melintas di perairan Indonesia untuk mendapatkan pelayanan perizinan yang lebih cepat.
Layanan YachtERS yang dapat diakses melalui situs http://yachters-indonesia.id, merupakan amanah dari Perpres 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) ke Indonesia untuk memberikan kemudahan layanan bagi yacht asing yang masuk, sandar dan melintas di wilayah perairan Indonesia.
"Kita sudah terlalu lama memunggungi laut dan pesisir Indonesia. Kita harus kembali menjadi poros maritim dunia. Selain aplikasi ini kita juga harus membangun marina supaya memudahkan para wisatawan pengguna kapal yacht bisa bersandar untuk mengisi bahan bakar dan air untuk dikapal" ujar Deputi II bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono, di Bali, Kamis (22/9).
Menurut Agung, sistem ini akan memperbaiki administrasi layanan. Menurut data yang ada, perizinan kapal yacht di ASEAN hanya memerlukan waktu 2-3 hari. Adapun di Indonesia bisa memakan waktu 1 bulan. "Dengan aplikasi ini, layanan administrasi dapat dilakukan dalam hitungan kurang dari 1 minggu bahkan hanya dalam hari.
Aplikasi YachtERS ini akan diuji coba penggunaannya untuk mengantisipasi kedatangan para operator yacht yang akan berkunjung untuk acara sail karimata dan sail morotai.
"Spirit Perpres 105/2015 adalah memberikan kemudahan dan memfasilitasi. Kami ingin memfasilitasi kedatangan yacht yang akan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi ekonomi Indonesia. Namun ini bukan berarti mengkompromikan aspek keamanan. Aplikasi YachtErs ini hanya perizinannya saja. Pemeriksaannya tetap ada, cuma modelnya di depan semua. Mereka datang sudah mengurus perizinan. Tidak ada yang berubah dari sistem pengawasannya," kata Agung.
Ketua Komite Kebijakan Publik di Sektor Transportasi Marsetio memandang wisata bahari bisa memberikan kontribusi yang sangat besar dari segi ekonomi dan perspektif politik luar negeri. (OL-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved