Paket Kebijakan Dorong Konsumsi

DALAM sepekan ini rupiah luluh lantak hingga ke level 14.000 per dolar AS. Merosotnya bursa saham dan anjloknya harga komoditas unggulan semakin mempersulit ekonomi Indonesia. Untuk bertahan dan keluar dari masa sulit ini, pemerintah berencana mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pada pekan ini.

Sebagai pemanasan, selain menerbitkan tax holiday hingga 20 tahun, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) pun menerbitkan aturan pembatasan membeli valuta asing (valas) yang mulai berlaku kemarin.

Jika sebelumnya pembelian valas maksimal US$100 ribu per bulan, kini setiap nasabah asing dan domestik hanya bisa melakukan transaksi spot US$25 ribu per bulan.

Namun, untuk kebutuhan di atas US$25 ribu diwajibkan memiliki underlying atau pertimbangan transaksi dari seluruh kegiatan perdagangan dan investasi.

"Kebijakan BI ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah mengingat masih banyak terdapat permintaan valas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan ekonomi riil atau tanpa underlying," tegas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan resminya.

Menyusul pembatasan belanja valas, pemerintah sedang memfinalisasi paket kebijakan yang akan diterbitkan pekan ini.

"Jadi, paketnya nanti ialah bauran dari tiga kebijakan, yakni moneter, fiskal, dan sektor riil," ungkap Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Kebijakan fiskal dan moneter, dikatakannya, dapat menstimulus sektor riil. Dari sektor riil stimulus akan berlanjut ke pasar modal, perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya.

Dengan begitu, konsumsi dan investasi akan terdorong, yang akhirnya akan memperkuat fondasi ekonomi dan mencegah krisis perekonomian global.

Paket kebijakan itu juga diyakini akan menjaga daya tahan dan daya beli masyarakat dalam kondisi ekonomi penuh gejolak.

"Kami yakin dengan paket kebijakan yang dikeluarkan ini akan terjadi peningkatan di pasar uang pada Desember nanti," kata Arif.

Tiru India

Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo berharap paket kebijakan yang sedang disiapkan bisa meniru India yang berhasil memperkecil efek negatif dengan kebijakan propenanaman modal dalam negeri dan luar negeri.

India berhasil membuat slogan 'make in India' yang sangat probisnis bukan prokapitalis.

Bertolak belakang dengan Indonesia yang masih sangat terkendala oleh masalah perizinan dan lahan.

"Jadi paket kebijakan nanti jangan segan-segan pangkas birokrasi. Birokrasi terlalu mengerikan," kritiknya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin pun juga mengingatkan kembali kritik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintahan Jokowi-JK agar tidak beretorika atau menggampangkan masalah.

"Retorika itu dekat dengan gaya menggampangkan masalah, hindari yang seperti itu. SBY ingin mengingatkan kita bahwa keadaan yang serius harus disikapi dengan cara yang serius," ujar Amir di Cianjur, Jawa Barat, kemarin.

Pengamat pasar uang Farial Anwar mengapresiasi langkah BI membatasi pembelian dolar. Namun, ia mengingatkan perlunya sanksi karena ada potensi pelanggaran.

Tidak adanya koordinasi antarbank dengan bank sentral memungkinkan banyaknya kuantitas pembelian di berbagai bank dari seorang nasabah.

(Nyu/*/X-10)