Distribusi KUR ke Produksi Digenjot

PEMERINTAH bakal menggenjot penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) ke sektor produksi. Langkah itu diambil lantaran selama ini distribusi KUR selalu didominasi ke sektor perdagangan.

"Penyaluran KUR sejatinya sudah cukup bagus. Namun, terlalu banyak ke sektor perdagangan. Ke depan, kita ingin sektor produksi lebih banyak dialiri KUR," sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, baru-baru ini.

Berdasarkan data penya-luran per 31 Agustus 2016, KUR masih lebih banyak dinikmati sektor perdagangan baik besar maupun eceran yang mencapai 68%.

Sektor produksi, seperti pertanian termasuk perkebunan dan kehutanan, hanya mencatat penyerapan 15,51%. Sektor lainnya bahkan lebih kecil lagi, yakni jasa-jasa 10,86%, industri pengolahan 4,49%, dan perikanan 1,15%.

Untuk penyaluran di sektor produksi, Darmin ingin distribusi difokuskan pada sektor pertanian, nelayan, dan peternakan.

Namun, fokus pada sektor-sektor itu baru bisa dimulai pada tahun depan. Pasalnya, alokasi yang ditetapkan pada tahun ini sudah tidak bisa diubah.

Kepada wartawan, dia menjelaskan, penyebab tersendatnya realisasi KUR ke sektor pertanian ialah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki kalangan bank penyalur untuk menjangkau para calon debitur di lapangan.

"Sektor perdagangan selama ini lebih menguasai. Ini karena perdagangan berada di garda terdepan, paling mudah dijangkau, sementara sektor pertanian sulit untuk dijangkau," imbuh Darmin.

Selain menggenjot penyaluran ke sektor produksi, pemerintah juga ingin memperluas basis penerima KUR tahun depan, di antaranya penyaluran ke e-commerce. Bank syariah juga diharapkan bisa menyalurkan KUR.

Performa
Pada kesempatan itu, Darmin mengklaim performa penyaluran KUR berjalan cukup baik. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, hingga September 2016 penyaluran KUR sudah mencapai sekitar 65% dari target penyaluran Rp120 triliun.

Penyaluran tersebut meliputi kredit mikro sebesar Rp44,7 triliun dan ritel Rp20,5 triliun. Adapun untuk penempatan tenaga kerja Indonesia baru terealisasi Rp79,5 miliar.

Pada kesempatan serupa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad me-nyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan berbeda untuk meningkatkan realisasi KUR di luar sektor perdagangan. "Pemerintah perlu mendalami kemungkinan adanya KUR khusus untuk mendo-rong eskalasi pertumbuhan KUR di luar sektor perdagangan," ungkapnya.

OJK yang melakukan kajian cepat terhadap data debitur pada tiga bank BUMN, yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri, pada Juni 2016 mendapatkan hasil 58,30% debitur yang menerima fasilitas KUR pada 2016 merupakan debitur baru, 23,73% merupakan debitur switching dari KUR skema lama, dan 17,97% ialah debitur switching dari kredit komersial. Karena itu, tahun depan hal tersebut harus dikurangi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Asmawi Syam juga mengungkapkan bahwa ke depannya KUR memang akan didorong ke semua sektor dengan fokus lebih kepada sektor produksi.

"Untuk sektor produksi, perlu penyaluran khusus. Misalnya sektor pertanian, kan produksinya tergantung musim," ucapnya.(E-4)