Pengurangan Subsidi Listrik Dilakukan dalam 4 Tahap

PEMERINTAH dan Badan Anggaran DPR RI sudah memutuskan subsidi listrik 2017 dipangkas dari usulan awal Rp48,56 triliun menjadi Rp44,98 triliun untuk 23,15 juta rumah tangga. Pengurangan subsidi akan dilakukan bertahap.

Staf Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Ronggo Kuncahyo mengatakan pengurangan subsidi bagi kelompok pelanggan 450 VA akan dilakukan dalam 4 tahap, dan kelompok pelanggan 900 VA 3 tahap dalam setahun.

"Jadi, tagihannya ke masyarakat yang tidak tepat sasaran akan naik bertahap sampai ke harga keekonomian, misalnya yang tadinya disubsidi Rp700 per Kwh jadi Rp400 per Kwh sampai subsidi itu tidak dikenakan lagi," ucap Ronggo saat dihubungi, kemarin (RAbu, 21/9).

Menurut dia, hanya 23,1 juta dari 45,1 juta pelanggan rumah tangga yang tahun depan disubsidi pemerintah. Rinciannya, 19,1 juta rumah tangga pelanggan 450 VA dan 4,05 juta rumah tangga pelanggan 900 VA. Dari situ, subsidi untuk pelanggan 900 VA yang paling banyak dipangkas, yakni 18,8 juta rumah tangga.

"Data itu sudah menurut data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) per Desember 2015. Jadi masih valid dipakai sekarang," kata Ronggo.

Adapun rumah tangga yang subsidinya dicabut dikenai tarif listrik keekonomian sesuai tarif listrik 1.300 VA. "Dayanya terserah mau mereka ubah atau tidak, tapi tarifnya sesuai 1.300 VA mulai tahun depan. Ini supaya mereka tidak kaget melihat tagihannya," imbuhnya.

Sebelumnya, rapat Panitia Kerja Banggar DPR dan pemerintah pada Senin (19/9) juga menetapkan subsidi elpiji 3 kg Rp20 triliun. Lebih lanjut, panja juga menolak usulan pemerintah atas subsidi bagi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) Rp1,1 triliun. Alasannya, subsidi diberikan untuk masyarakat miskin.

Dalam siaran pers mereka, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) meminta Banggar meninjau ulang penolakan itu. Menurut Ketua METI Surya Darma, subsidi bagi EBT sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan listrik berbasis EBT.

Subsidi dimanfaatkan untuk menutup selisih antara biaya pokok produksi listrik PLN dan tarif listrik EBT yang ditentukan dalam peraturan.

"Bertahun-tahun upaya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan oleh pemerintah belum terlaksana baik, salah satunya karena tidak ada alokasi subsidi khusus," kata dia.(Jes/Ant/E-1)