Koordinasi Pusat dan Daerah akan Efektifkan Penggunaan Anggaran Infrastruktur

KOORDINASI antara pemerintah pusat dan daerah harus terus ditingkatkan, terutama dalam kaitan penyusunan program kerja infrastruktur agar menjadi tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono dalam acara Talkshow Pengelolaan Keuangan Negara yang Efektif dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/9).

"Khusus untuk Kementerian PUPR kita harap uang negara tersebut dapat berdampak besar ke masyarakat dan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah,” ujar Taufik.

Masalah utama yang saat ini tengah ditangani Kementerian PUPR adalah terkait kesenjangan antar daerah. Untuk itu, salah satu program prioritas Kementerian PUPR di 2017 nanti adalah bagaimana mewujudkan konektivitas antardaerah sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada.

“Pulau Sumatera dan Jawa dengan 20% luas dihuni 80% ternyata juga memberi dampak besar ekonomi, dibandingkan dengan 80% wilayah lain yang ternyata baru memberikan kontribusi sekitar 20-25%. Hal ini tantangan besar bagaimana menyeimbangkan, karena itu diperlukan konektivitas yang baik baik di dalam maupun antar pulau,” terang Taufik.

Menurutnya, agar tercipta konektivitas yang baik, jalan yang dibangun harus mampu mengintegrasikan semua sistem transportasi yang ada.

“Bagaimana jalan-jalan itu merangkai simpul-simpul angkutan laut dan udara,” tambahnya.

Masalah krusial yang tengah ditangani Kementerian PUPR lainnya. menurut Taufik, adalah pengelolaan air, dimana masih banyak daerah yang memiliki masalah kekurangan air bersih.

“Sumber air semakin sulit, tangkapan-tangkapan air juga semakin berkurang, sehingga saat ini pengelolaan air menjadi sangat penting, air saat ini bukan lagi menjadi barang publik tapi sudah jadi barang komoditas,” tuturnya.

Ia menambahkan masalah penting lain yang juga perlu diselesaikan adalah pengelolaan sampah dan sanitasi sebagai wujud penyediaan sarana prasarana perkotaan.

Menurutnya, permasalahan sampah juga kerap kali memicu konflik antar daerah seperti yang pernah terjadi antara pemerintah daerah DKI Jakarta dengan Bekasi.

Kementerian PUPR juga tengah memiliki pekerjaan rumah untuk mewujudkan ketersediaan perumahan.

“Sebanyak 800 ribu orang membutuhkan rumah setiap tahun,di samping masih ada 7,6 juta orang yang belum mempunyai rumah. Tidak mudah untuk mengejar backlog, kita harus memenuhi 1 juta rumah per tahun,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya, Kementerian PUPR tengah menyusun bisnis proses yang terus disempurnakan melalui perencanaan yang tidak hanya sektoral tapi juga spasial, dengan membagi Indonesia menjadi 35 wilayah pengembangan strategis.

“Ini untuk memudahkan kita mengkonsentrasikan anggaran supaya bisa lebih efektif dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya pada tahap perencanaan, Taufik juga menekankan pentingnya tahap implementasi pelaksanaan program anggaran dengan memperhatikan proses pengadaan yang baik.

“Melalui procurement yang efektif dan baik akan menghasilkan penyedia jasa yang baik pula dan produk yang baik,” katanya.

Ia menyatakan semua tahapan tersebut perlu dilakukan bersama antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.

“Infrastruktur yang dibangun oleh PUPR kira-kira hanya 1/3, sisanya 2/3 ada di kewenangan daerah. Tentu kita sadar anggaran di pemda tidak cukup untuk itu, karena itu Kemen PUPR dengan APBN dan juga sebagai fasilitator untuk mengelola DAK (Dana Alokasi Khusus)menjadi bagian penting untuk mensinergikan anggaran tadi,” pungkas Taufik. (OL-3)