Pajak dan Denda Google Diperkirakan Rp5,5 Triliun

PEMERINTAH Indonesia berencana mengejar Google terkait penghindaran pajak selama 5 tahun. Jika Google terbukti menghindar membayar pajak, mereka bisa dituntut untuk membayar lebih dari Rp5,5 triliun untuk 2015 saja.

Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Muhammad Haniv berkata para penyelidiknya telah mendatangi kantor Google Indonesia, Senin (20/9).

Badan pajak percaya, PT Google Indonesia baru membayar kurang dari 0,1% dari total pajak penghasilan dan pertambahan nilai yang seharusnya mereka bayarkan tahun lalu.

Sebagian besar penghasilan yang Google dapatkan di Indonesia dimasukkan ke dalam pembukuan kantor Google Asia Pasifik di Singapura.

Pada Juni, Google Asia Pasifik menolak diperiksa pajaknya. Hal itulah, ungkap Haniv, yang mendorong badan pajak untuk membuat kasus ini menjadi kasus kriminal.

"Argumen Google adalah mereka hanya melakukan tax planning (perencanaan pajak)," kata Haniv. "Perencanaan pajak memang legal, tapi perencanaan pajak secara agresif--yang menyebabkan negara tempat mereka mendapatkan penghasilan tidak mendapatkan apapun--adalah hal ilegal."

Ketika diminta berkomentar tentang pernyataan Haniv, Google Indonesia memberikan pernyataan bahwa mereka terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan telah membayar semua pajak yang harus mereka bayar.

Haniv memperkirakan, total pajak yang harus Google bayarkan untuk 2015, termasuk denda, mencapai Rp5,5 triliun. Dia menolak untuk memberikan perkiraan total pajak yang harus Google bayarkan dalam jangka 5 tahun.

Haniv berkata, badan pajak juga berencana untuk mengejar pajak dari perusahaan OTT (Over-The-Top) lain yang ada di Indonesia. Total pendapatan iklan untuk industri tersebut diperkirakan mencapai US$830 juta (Rp10,8 triliun) per tahun. Google dan Facebook memberikan kontribusi sebesar 70% dari nilai itu. (MTVN/OL-3)