KA Cepat Perlu Kajian Dalam

PROYEK transportasi kereta api cepat rute Jakarta-Bandung memerlukan kajian yang lebih mendalam. Dalam situasi saat ini, proyek tersebut bukanlah prioritas.

Pengamat transportasi Suroyo Alimoeso dan ekonom senior Emil Salim menegaskan hal tersebut ketika dihubungi secara terpisah, kemarin.

Suroyo berpendapat pembangunan kereta cepat, khususnya rute Jakarta-Bandung sepanjang 180 km, belum mendesak. Hal itu disebabkan di jalur yang sama sudah tersedia sejumlah moda layanan transportasi.

Kereta cepat akan bersaing langsung dengan layanan kereta konvensional di rute yang sama dan diperkirakan akan sulit menarik banyak penumpang. Dengan demikian, manfaat rute kereta cepat tersebut dalam menggerakkan ekonomi relatif kecil.

"Okupansi kereta api Jakarta-Bandung yang sekarang saja tergolong sepi," cetus Suroyo yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tersebut.

Senada dengan Suroyo, Emil menyarankan agar investasi kereta cepat dialihkan untuk memperkuat layanan kereta konvensional rute yang sama. Bila pemerintah memandang perlu kehadiran kereta cepat, akan lebih baik bila kereta tersebut ditujukan untuk rute panjang seperti Jakarta-Surabaya.

"Kereta api cepat rute Jakarta-Bandung sepanjang 180 km itu pemborosan sumber daya," ujar Emil.

Terlebih lagi, menurut Emil, investasi kereta cepat yang menggunakan hitungan dolar Amerika Serikat (AS) tidak tepat di tengah keterpurukan rupiah.

Lapor Selasa
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution selaku ketua tim penilai proyek kereta cepat mengatakan pemerintah masih membahas proposal yang diajukan Jepang dan Tiongkok.

Pemerintah juga sudah menerima laporan hasil analisis dari Grup Konsultan Boston (Boston Consulting Group/BCG) dan usul baru dari pemerintah Jepang.

"BCG mengevaluasi segala macam, termasuk biayanya, operasionalnya, segala macam, dampak ekonomi, teknologi," tutur Darmin.

Menurut Darmin, pihaknya hanya akan menyampaikan rekomendasi tim penilai kepada Presiden Joko Widodo pada Selasa mendatang. Keputusan akhir berada di tangan Presiden.

Pada Rabu (26/8), Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi menyampaikan pembaruan proposal yang antara lain memperi-ngan persyaratan penjaminan pemerintah Indonesia. Pihak Tiongkok hingga kemarin tidak memperbarui tawaran.

"Dapat saya katakan Tiongkok sudah membuat penawaran dan perencanaan terbaik untuk proyek ini. Saya memiliki kepercayaan diri penuh pada perencanaan kami," ujar Dubes Tiongkok Xie Feng seusai menemui Menko Perekonomian di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Baik Jepang maupun Tiongkok merekomendasikan tarif kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar Rp200 ribu per penumpang. Jepang mengajukan nilai investasi proyek tersebut sebesar US$6,2 miliar (sekitar Rp88,6 triliun), sedangkan Tiongkok menawarkan harga US$5,5 miliar (sekitar Rp77 triliun). (Fat/E-1)