Struktur Timpang Sektor Keuangan

DOMINASI perbankan terhadap pembiayaan aktivitas perekonomian di Tanah Air, termasuk untuk infrastruktur, membuat pertumbuhan ekonomi amat bergantung pada sektor keuangan tersebut.

Ketergantungan itu dinilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak sehat.

"Setiap kali kita mengharapkan pertumbuhan yang lebih tinggi, indikator pertama yang kita lihat ialah kemampuan bank menyalurkan kredit untuk mendukung pembangunan," kata Sri dalam International Seminar on Financial Market Deepening 2016: The Way Forward for Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, besarnya peran sektor perbankan terlihat dari pangsa asetnya, yakni 78,7% dari total aset industri jasa keuangan.

Sri menilai beratnya beban bank dalam membiayai pembangunan menyebabkan percepatan pembangunan nasional kurang maksimal.

Selayaknya beban tersebut dibagi kepada sektor keuangan lain, seperti multifinance, asuransi, dan pasar modal.

"Ke depan, ketergantungan kepada bank tidak sehat bagi kita dilihat dari peran dalam pembangunan infrastruktur. Kita perlu mengembangkan pasar keuangan lain. Lihat saja industri asuransi, kontribusinya hanya 10,44% dari total aset industri keuangan, multifinance hanya 5,2%."

Diversifikasi menjadi krusial mengingat Indonesia tengah mengejar pembenahan infrastruktur.

Keragaman dalam pasar keuangan, lanjutnya, akan membuat investasi berdatang-an dan mempercepat pembangunan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan tantangan pendalaman pasar finansial ada tiga.

"Meningkatkan pemintaan, meningkatkan kapitalisasi pasar, dan membangun infrastrukturnya," papar dia.

OJK sendiri gencar merilis sejumlah kebijakan dan aturan yang dapat mendukung pendalaman pasar, baik dari sisi produk maupun kapasitas pelaku pasar.

Dua aturan

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sedang menyiapkan dua aturan terkait perdagangan dua instrumen surat utang jangka pendek yakni sertifikat deposito (negotiable certificate deposit/NCD) dan commercial papper.

"Kami masih dalam taraf koordinasi dengan OJK agar peraturan NCD bisa diluncurkan tahun ini. Namun, untuk commercial papper, kami lihat di tahun depan," kata Gubernur BI Agus Martowardojo dalam kesempatan serupa.

Dua peraturan itu, kata dia, akan jadi landasan hukum agar korporasi dapat memperdagangkan instrumen jangka pendek di pasar uang sehingga bisa lebih mudah memperoleh pendanaan.

Hingga Juni 2016, nilai penerbitan NCD perbankan Rp13 triliun. Dari data rencana (pipeline) BI, NCD yang berpotensi diterbitkan hingga akhir tahun lebih dari Rp22 triliun.

Agus mengemukakan, masih minimnya penerbitan instrumen pasar uang menandakan pasar belum dalam ketimbang emerging market lain.

Padahal, pendalaman pasar menjadi salah satu indikator berjalannya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Itu karena pendalaman pasar keuangan juga memengaruhi inklusi keuangan.

Secara keseluruhan instrumen pasar uang atau instrumen bertenor 12 bulan, nilai penerbitannya per Juni 2016 baru 1%-an dari PDB.

Menurut Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, idealnya untuk Indonesia, nilai penerbitan instrumen pasar uang sekitar 20%-30% dari PDB.

(Ant/E-2)