Bersiasat demi Cegah PHK

IMBAS pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dan turunnya konsumsi masyarakat semakin memberatkan industri dalam negeri.

Namun, pelaku usaha domestik menyiasati hal itu dengan mengurangi jam kerja alih-alih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Itu mengharuskan pelaku usaha mengurangi biaya produksi, biaya pekerja, energi, dan bahan baku," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Tenaga Kerja Benny Sutrisno di Jakarta, Selasa (25/8).

Kendati demikian, imbuhnya, kebanyakan pengusaha lebih memilih untuk mengurangi waktu operasional pekerja ketimbang melakukan PHK (layoff).

"PHK itu masih teoretis. Dalam praktiknya, kebanyakan pengusaha tidak mau melakukan PHK karena pekerja sudah cukup lama menjalankan masa kerja. Mereka lebih memilih untuk mengurangi jam kerja, dari dua sif menjadi satu sif, misalnya," papar Benny.

Selain itu, PHK justru mengharuskan pengusaha menanggung pengeluaran berlebih karena harus menanggung besaran pesangon yang tidak sedikit.

Terlebih, lanjutnya, pelaku usaha juga butuh biaya untuk merekrut pekerja baru yang membutuhkan pelatihan.

"PHK bukan merupakan solusi yang tepat untuk menekan biaya produksi."

Meski demikian, sepanjang tahun ini Kadin memperkirakan tidak kurang dari 30 ribu tenaga kerja harus terkena PHK, terutama di sektor industri manufaktur.

Plastik bergeming
Industri plastik menjadi salah satu sektor usaha yang masih bisa bertahan untuk tidak segera melakukan PHK.

Mereka bergeming lantaran pelemahan rupiah itu diiringi turunnya biaya bahan bakar akibat rendahnya harga minyak dunia.

"Kalau lay-off belum menjadi isu di industri plastik. Namun, dengan menurunnya pertumbuhan dari sektor makanan, minuman, dan kosmetik, tentunya akan berdampak pada penurunan produksi dari plastik hilir mulai 9% hingga 10%," ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso.

Hal itu sekaligus mengoreksi target produksi hilir plastik dari 4,2 juta ton menjadi 3,8 juta ton hingga 3,9 juta ton.

Perkiraan realisasi produksi tersebut menurun 18,8% dari 2014 yang mencapai 4,68 juta ton.

Kendati demikian, ia meyakini setiap tahun produksi industri plastik hilir selalu sesuai dengan permintaan pasar.

"Namun, industri plastik hilir masih 40%-50% bergantung pada bahan baku impor. Itu sebabnya, bagi pengusaha, angka Rp14.000 per US$ menjadi batas dalam operasional. Kami akan lihat hingga akhir tahun," terang Suhat.

Selain itu, akibat tingginya upah minumum provinsi (UMP), beberapa pabrik juga sudah melakukan relokasi pabrik dari kawasan Jabodetabek ke Jawa Tengah.

"Sejauh ini sudah ada tiga perusahaan plastik hilir yang merelokasi usaha mereka dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena masalah UMP mengingat industri hilir ini padat karya. Selain itu, sejauh ini belum ada kasus lay-off di industri hilir plastik," terangnya. (Dro/E-4)