MENTERI Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli membentuk gugus tugas untuk menuntaskan masalah dwelling time (lama bongkar muat barang) di Pelabuhan Tanjung Priok.
Rizal memberikan waktu satu bulan kepada tim tersebut untuk mengatasi masalah dwelling time. Mantan menteri koordinator bidang perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid itu menargetkan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok berkurang dari 5,6 hari menjadi 2,5 hari.
Hal itu berarti melampaui target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo 4,5 hari. "Tim task force sudah kita bentuk, road map berikut strategi dan taktik sudah kita putuskan. Habis itu fokus pada pelaksanaan, tidak perlu diskusi atau rapat lagi. Saya paling benci banyak wacana karena boros waktu," tegas Rizal Ramli diiringi anggukan seluruh peserta rapat di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, kemarin (Selasa, 25 Agustus 2015).
Rapat dihadiri beberapa pemimpin kementerian/lembaga, di antaranya Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit, perwakilan Badan Karantina, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin yang hanya mengikuti setengah perjalanan rapat.
Tim diketuai Ronnie Higuchi Rusli, mantan pejabat di Kementerian Keuangan yang juga dosen UI. Terkait dengan 124 izin yang dikeluarkan 20 departemen atau kementerian/lembaga dalam lingkup ekspor impor, Rizal menegaskan akan memangkasnya menjadi 20 perizinan.
Rizal menuding Pelindo II terkesan senang melihat banyaknya kontainer yang menginap di pelabuhan karena bisa menangguk pendapatan Rp1 triliun.
Dia memastikan akan membangun jalur kereta api barang hingga ke lokasi bongkar muat peti kemas. Sejak dulu, lanjutnya, Pelindo II dan PT Kereta Api Indonesia sama-sama ribut terkait dengan rencana tersebut.
"Kalau ada penolakan, kita 'kepret'," kata menko yang mengaku punya jurus 'rajawali ngepret' itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berang dengan lamanya dwelling time. Polda Metro Jaya menindaklanjutinya dengan membongkar praktik suap di Tanjung Priok. Polda kemudian membuat satgassus kasus tersebut.
Pelaku usaha yang bergerak dalam importasi mengapresiasi upaya pemerintah mempersingkat dwelling time. "Pengusaha ingin proses cepat dan efisien," tukas Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia Dorodjatun Sanusi.(Tes/Beo/X-6)