MIMPI masyarakat untuk memiliki hunian kini dapat menjadi nyata karena pemerintah terus membangun rumah dengan harga terjangkau. Kendati begitu, masyarakat harus cermat memilih rumah impian itu karena sejumlah bangunan didirikan dalam kondisi kurang baik.
Contohnya ialah rumah-rumah bersubsidi di kawasan Cileungsi, Bogor. Keretakan tampak di beberapa ruas dinding rumah yang diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu. Bahkan, ketersediaan air bersih terbatas karena pengembang hanya membuat sumur dengan kedalaman hanya 2 meter.
Untuk spesifikasi rumah tersebut, pembeli (masyarakat) dibebani uang muka senilai Rp15 juta, yang bisa dibayarkan dengan cara dicicil selama masa pembangunan rumah.
"Apabila ingin mendapatkan air bersih, pembeli (masyarakat) dikenai biaya tambahan dengan kisaran biaya Rp2,5 juta-Rp3 juta untuk pendalam-an sumur menjadi 12 meter," sebut salah seorang petugas pemasaran salah satu pengembang rumah subsidi di Jakarta, Senin (24/8).
Apabila ingin mendapatkan kondisi bangunan cukup baik dan memiliki ketersediaan air bersih, lanjut dia, konsumen harus membayarkan uang muka tinggi yakni Rp30 juta-Rp40 juta secara tunai. Adapun besaran bunga kredit yang dikenakan setara untuk semua rumah bersubsidi yakni 5%.
Dalam menanggapi banyaknya rumah subsidi yang berkualitas kurang baik, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin mengatakan sudah ada standardisasi mutu bangunan yang ditetapkan pemerintah untuk disediakan pengembang dalam penyediaan rumah bersubsidi itu. Patokan kualitas itu juga mencakup fasilitas pendukung seperti air bersih, listrik, dan jalan.
"(Memang) beberapa pengembang menurunkan kualitas untuk menyesuaikan antara biaya pembangunan (yang naik) dan harga jual. Misalkan ada rumah tidak menggunakan plafon, lantainya tidak dikeramik," ungkap dia.
Oleh karena itu, ia meminta agar konsumen jeli dalam pembelian rumah tersebut. Jika pada spesifikasi bangunan ditemukan hal yang tak sesuai ketentuan, konsumen bisa melaporkan pengembang atas pelanggaran perjanjian. "(Tapi) mayoritas MBR tidak mengerti hukum. Untuk itu, saya mengimbau pengembang agar beramal dengan membangun rumah MBR yang baik."
Harga tetap Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menegaskan belum akan menyesuiakan harga untuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah saat ini, termasuk untuk rumah subsidi, meskipun saat ini nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar.
"Sesuai perpres (peraturan presiden), penyesuaian harga itu kalau terjadi force major, atau mungkin bencana alam nasional. Untuk akibat dari depresiasi rupiah secara nasional belum akan ada penyesuaian harga," tegas dia.
Menurutnya, pelemahan rupiah tidak terlalu berdampak karena 100% material dan bahan baku untuk perumahan subsidi berasal dari dalam negeri. "Seperti rangka baja dan semen. Bahkan semen kita ekspor ke Filipina." (E-5)