Pemerintah Fokus Selesaikan Proyek Poros Maritim

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan fokus menyelesaikan proyek poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun program-program poros maritim ini.

"Kita selesaikan dulu narasi besar poros maritim Pak Presiden sudah kita paparkan. Itu akan kelihatan profil dari semua, apa saja program itu, 77 program itu. Sekarang ini kita lagi buat detail dengan Bappenas, itu semua terharmonisasi dengan baik. Selama ini memang kita kurang koordinasi dan harmonisasi peraturan dan program. Sering tumpang tindih, makanya ini kita koordinasikan," ujarnya seusai rapat di DPR, Rabu (14/9).

Sementara untuk program tol laut, kata Luhut, akan terus dilanjutkan pemerintah. Adanya program ini diharapkan bisa menekan biaya logistik laut yang selama ini masih sangat tinggi di Indonesia. Biaya untuk proyek ini, Indonesia menjadi salah satu termahal di dunia. Apabila terwujud, menurut studi yang dia sampaikan, sebesar Rp721 triliun penghematan bisa dilakukan.

Untuk menggenjot ketiga hal ini, perlu adanya perbaikan baik pada sumber daya manusia (SDM), sistem, serta sarana pendukung. "(Perlu diperbaiki) orangnya, sistemnya, sarananya, tadi ada yang tanya misalnya, simpul ekonomi lagi kita bangun," katanya.

Luhut mengaku siap mencari upaya baru untuk mempercepat waktu dwelling time di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia dengan tingkat keamanan yang tinggi dan risikonya tidak ada sama sekali. Dia ingin menurunkan waktu tunggu bongkar muat kapal (dwelling time) di pelabuhan menjadi dari 4-5 hari menjadi cukup 2 hari.

“Dwelling time memang eloknya 2 hari, 3 hari lah. Saat ini 3 sampai 4 dan 5 hari. Di tempat lain seperti di Belawan, lama itu. Sejauh ini saya sudah kirim orang tanpa protokol di situ, 10 hari belum bisa masuk ke dalam," ujar Luhut.

Lamanya dwelling time di pelabuhan lantaran di pelabuhan utama Indonesia terdapat pada jalur merah, saat barang-barang itu mulai diperiksa.

"Red line, tetap kita mesti periksa. Itu lah kita cari equilibrium-nya, antara percepatan dan keamanan. Risiko pasti ada," tutup Luhut. (OL-5)