Asumsi Pertumbuhan belum Disepakati

BADAN Anggaran (Banggar) DPR menunda menyepakati asumsi makro pertumbuhan ekonomi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar 5,1%, sementara asumsi makro lainnya disetujui.

“Untuk poin pertumbuhan ekonomi, kita tunda dulu hingga esok hari (hari ini) karena membutuhkan pendalaman,” kata Wakil Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja Asumsi Makro RAPBN 2017 di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Poin-poin asumsi makro RAPBN 2017 yang disetujui Banggar, yaitu inflasi 4,0%, tingkat suku bunga SPN tiga bulan 5,3%, nilai tukar rupiah Rp13.300, tingkat pengangguran 5,6%, tingkat kemiskinan 10,5%, indeks rasio gini 0,39, dan indeks pembangunan manusia 70,1.

Anggota Banggar mempertanyakan asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 dari hasil rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lebih
rendah 0,2% daripada yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2016 dalam nota keuangan. “Dari pidato Presiden disampaikan 5,3%, sampai sini jadi 5,1%. Ini bisa memengaruhi nama baik Presiden bahkan di mata dunia,” kata anggota Banggar Ridwan Bae.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan koreksi pertumbuhan 5,3% sudah dikonsultasikan di internal Presiden.

Menurutnya, perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 itu dengan melihat berbagai kondisi terkini dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Pertumbuhan ekonomi di semester I 2016 sebesar 5,04%. Outlook pertumbuhan sepanjang 2016 akan ada di angka 5,0%. Infl asi yoy 2,79%, year to date 1,74%. Perkiraan inflasi tahun ini sekitar 3,5%. Realisasi nilai tukar sampai akhir Agustus Rp13.348 per dolar AS atau terjadi tren turun dari outlook Rp13.300 rata-rata di akhir tahun.”

Deputi Gurbenur BI Perry Warjiyo mengatakan ekonomi global belum bisa diandalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di masa depan. BI membuat asumsi pertumbuhan ekonomi dunia di 2017 tidak sekuat perkiraan. (Try/Ant/E-3)