Swasembada tidak semata Sapi

BUKAN lagi sebatas swasembada daging, pemerintah kini sudah menargetkan Indonesia agar bisa mencapai swasembada protein dalam waktu sembilan tahun ke depan.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia sebenarnya berpotensi memproduksi sapi yang kini masih diimpor dalam jumlah besar. Tahun lalu, kata dia, ada tambahan sekitar satu juta ekor sapi unggul dari hasil pembiakan di Tanah Air. Mayoritas merupakan sapi ongole dan sapi brahma.

"Penting untuk dikembangkan terus ke depan sehingga kita bisa swasembada protein. Bukan cerita daging lagi, melainkan protein," ucap Amran di Masjid Istiqlal, Jakarta, kemarin (Senin, 12/9).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah memberi arahan untuk merealisasikan swasembada protein dalam waktu sembilan tahun.

"Kalau bisa lebih cepat, kita upayakan," kata Amran yang bersama menteri ATR kemarin menjadi salah satu perwakilan presiden dan wapres untuk menyerahkan sapi kurban ke pihak Masjid Istiqlal.

Dua sapi kurban yang diserahkan berjenis sapi ongole, dibawa dari Cibinong, Jawa Barat. Masing-masing berbobot 1,5 ton dan 1,3 ton.

"Ini sapi-sapi lokal dengan bobot besar. Artinya, Indonesia mampu melahirkan sapi yang bobotnya tidak kalah dengan negara lain. Jadi ini benar potensi luar biasa," imbuh Amran.

Pada era pemerintahan lalu, swasembada daging ditargetkan terwujud pada 2014. Namun, target itu meleset. Presiden Joko Widodo menilai swasembada protein, khususnya daging, bisa terwujud dalam 9-10 tahun asalkan proses pembibitan sapi unggulan bisa berkelanjutan. Estimasi dia, mesti ada produksi 2-3 juta bibit unggul pejantan (sperma beku) sapi selama enam tahun lebih dulu.

Realistis
Pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin menilai memosisikan ulang swasembada daging menjadi swasembada protein cukup realistis. Ia mengatakan realisasi swasembada daging sapi masih sangat jauh.

Swasembada protein akan lebih mudah terpenuhi dengan produksi daging ayam cukup besar di Tanah Air. Yang jadi persoalan, kata dia, ialah akses yang lebih merata oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap makanan sumber protein.

"Swasembada tidak berarti apa-apa kalau kaum miskin tidak mampu mengonsumsi protein," ujarnya saat dihubungi, kemarin (Senin, 12/9).

Karena itu, salah satu fokus pada program swasembada protein seyogianya pemerataan antardaerah. Di sisi lain, pengamat pertanian dari IPB Hermanto Siregar pesimistis terhadap cita-cita swasembada tersebut lantaran belum melihat ada upaya signifikan. "Banyak hal mendasar yang belum dilakukan," ujarnya.

Menurut dia, ada dua parameter swasembada. Pertama, menyangkut konsumsi masyarakat yang ditengarai akan melonjak dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan perbaikan pendapatan masyarakat. Yang kedua, menyangkut produksi utamanya tingkat populasi ternak.

"Pemerintah harus membuat upaya khusus untuk meningkatkan populasi ternak di daerah unggulan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali. Lalu varietas atau jenis sapinya harus dikembangkan, tentunya harus sesuai dengan spesifikasi lokasi peternakan," terang Hermanto.

Ia mengamini diversifikasi pengembangan sumber protein menjadi kunci penting swasembada. Pemerintah perlu menggiatkan ketersediaan suplai protein nonsapi, seperti kerbau, domba, dan ikan.

Di saat sama, kesadaran masyarakat juga harus dibangun. "Jadi, konsumsi masyarakat tidak hanya tertuju kepada sapi," tegasnya.(Tes/*/E-2)