Menko Airlangga: Kita Perlu Meredam Kebutuhan terhadap Dolar AS

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah Kementerian BUMN yang mengimbau perusahaan BUMN untuk lebih bijaksana dalam membeli dolar AS, di tengah volatilitas rupiah yang sedang tinggi. Menurutnya, dengan situasi dolar AS yang sedang menguat, tentu tidak bijaksana untuk membeli dolar AS di harga tinggi.

"Kita perlu meredam kebutuhan terhadap dolar AS," kata Airlangga pada konferensi pers terkait Perkembangan Isu Perekonomian Terkini, di kantornya, Jakarta, Kamis (18/4).

Pemerintah telah memiliki instrumen dalam bentuk Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk menempatkan hasil devisa dalam bentuk valas dari kegiatan eksportir pada sektor ekstraktif, di dalam negeri.

Baca juga : Menko Airlangga Sebut Penurunan Nilai Tukar Rupiah tidak Sedalam Negara Lain

"Jadi dengan berbagai tools yang ada, sebetulnya relatif terkendali. Namun, kami meminta kalau (kegiatan) impor konsumtif agar ditahan-tahan dulu dalam situasi seperti ini," kata Airlangga.

Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara juga mengapresiasi karena BUMN juga melakukan pengendalian (konsumsi dolar AS).

"Namun kalau memang diperlukan (dolar AS) ya silakan. Tetapi kalau sifatnya konsumtif, kita tahan dulu," kata Suahasil.

Baca juga : Ini 5 Isu Strategis Perundingan IEU CEPA yang Ditargetkan Kelar Akhir 2023

Di sisi lain ada aturan yang memastikan bahwa devisa hasil ekspor Indonesia, terutama beberapa yang berasal dari sektor ekstraktif, seperti devisa hasil ekspor pertanian, dan perkebunan itu dibawa kembali pulang.

"Ini sekaligus bisa kita imbau untuk seluruh devisa hasil ekspor dari para eksportir untum dibawa pulang ke Indonesia, yang memang sudah sesuai dengan aturan untuk ditaruh di dalam negeri untuk periode waktu tertentu," kata Suahasil.

DHE tersebut juga bisa ditempatkan di dalam negeri untuk waktu yang lebih panjang, dalam bentuk deposito, dan pajaknya akan dibebaskan oleh pemerintah.

Baca juga : Rupiah Dibuka Melemah Jelang Rilis Data Neraca Perdagangan

"Pajak atas bunga depositonya diberikan insentif. Ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah supaya devisa hasil ekspor Indonesia itu datang. Karena kita mengekspor cukup banyak. Kalau devisa pulang itu akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia," kata Suahasil.

Sebelumnya melalui pernyataan yang diterima, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperingatkan BUMN untuk mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi dan geopolitik dunia.

Erick mencontohkan inflasi AS sebesar 3,5 persen membuat langkah the Fed menurunkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate) tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Baca juga : Surplus Neraca Perdagangan Agustus Kuatkan Rupiah

"Situasi geopolitik juga semakin bergejolak dengan memanasnya konflik Israel dan Iran beberapa hari yang lalu," ujar Erick di Jakarta, Rabu (17/4).

Erick menyebut kondisi ini memicu menguatnya dolar AS terhadap rupiah dan tentunya kenaikan harga minyak WTI dan Brent yang masing-masing telah menembus USD 85,7 dan USD 90,5 per barel.

"Harga minyak bahkan diprediksi beberapa ekonom bisa mencapai USD 100 per barel apabila konflik meluas dan melibatkan Amerika Serikat," lanjut Erick.

Erick menyampaikan dua hal tersebut telah melemahkan rupiah menjadi Rp 16.000-16.300 per dolar AS dalam beberapa hari kebelakang. Nilai tukar ini bahkan bisa mencapai lebih dari Rp 16.500 apabila tensi geopolitik tidak menurun.

Erick menilai suituasi ekonomi dan geopolitik tersebut sudah dan akan berdampak kepada Indonesia melalui Foreign Outflow dana investasi yang akan memicu melemahnya rupiah dan naiknya imbal hasil obligasi. Kemudian juga semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan karena gangguan rantai pasok.

"Dan akan menggerus neraca perdagangan Indonesia," sambung Erick.

Oleh karena itu, Erick meminta BUMN melakukan langkah cepat dalam meminimalisasi dampak global melalui peninjauan ulang ulang biaya operasional belanja modal, utang yang akan jatuh tempo, rencana aksi korporasi, serta melakukan uji stres dalam melihat kondisi BUMN dalam situasi terkini.

Erick meminta BUMN perbankan menjaga secara proporsional porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak.

Erick menyebut BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar mengoptimalkan pembelian dolar AS dalam jumlah besar dalam waktu singkat.

"Serta melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan atau bunga utang dalam dolar yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat," lanjut Erick.

Selain itu, sambung Erick, BUMN yang berorientasi pasar ekspor seperti Pertambangan MIND ID, perkebunan PTPN bisa memanfaatkan tren kenaikan harga ini untuk memitigasi tergerusnya neraca perdagangan.

Erick mengatakan BUMN yang memiliki utang luar negeri atau berencana menerbitkan instrumen dalam dolar AS agar mengkaji opsi hedging untuk meminimalisasi dampak fluktuasi kurs.

"Seluruh BUMN diharapkan dapat waspada dan awas dengan memantau situasi saat ini, mengingat kemungkinan terjadi kenaikan tingkat suku bunga dalam waktu dekat," kata Erick.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina secara intens terus memantau perkembangan terkini dan dampak memanasnya geopolitik terhadap rantai pasok energi global. Nicke menyebut fluktuasi minyak dunia akan kian dinamis pasca meningkatnya ketegangan yang terjadi di timur tengah.

"Kita sejak awal telah menyiapkan upaya dalam mengendalikan biaya, mulai dari seperti pemilihan crude yang optimal, pengelolaan inventory, efisiensi biaya pengangkutan dan maksimalisasi produksi high valuable product," ujar Nicke.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso memastikan BRI akan menerapkan langkah ketat dalam rencana aksi korporasi ke depan. BRI, lanjut Sunarso, juga berkomitmen penuh menjaga porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak secara proporsional.

"Tentu seperti arahan Menteri, kami akan melaksanakan uji stres dan juga memonitor dengan saksama dampak ekonomi dan geopolitik global terhadap kondisi di tanah air," kata Sunarso. (Try/Z-7)