Urai Jerat di Bongkar Muat

KEKARUT-MARUTAN waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) yang memicu ekonomi biaya tinggi butuh pembenahan cepat dan akurat. Seiring dengan bergulirnya kasus itu di ranah hukum, pemerintah harus segera menata ulang manajemen logistik dan kepelabuhanan nasional itu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku telah menyiapkan jurus jitu untuk mengurai dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"Strategi pertama, memperbanyak importir dan eksportir di jalur hijau," ujar Rizal seusai bertemu mantan Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao, di Jakarta, Minggu (23/8).

Menurutnya, dengan semakin banyak importir yang punya kredibilitas, arus barang lewat jalur hijau bisa dimaksimalkan dan itu akan mengurangi waktu pemeriksaan. "Jalur merah saya akan periksa lebih detail. Bisa saja ada importir yang layak di jalur hijau, tapi malah terjebak permainan," cetusnya.

Banyaknya kontainer yang mengendap terlalu lama di pelabuhan juga turut membuat waktu bongkar muat masih berkutat di kisaran 5,5 hari.

"Kita benahi policy pricing (biaya inap kontainer) di pelabuhan. Kalau terlalu murah, orang senang saja nitip kontainer 2-3 bulan," ucapnya.

Saat ini tarif inap per unit hanya Rp27.500 untuk kontainer ukuran 20 kaki (6 m).

Ia pun bakal mendorong realisasi jalur kereta api dari dan ke pelabuhan. "Itu bisa mengurangi beban kemacetan saat bongkar muat barang.

"Untuk mengejar target dwelling time 4,7 hari seperti permintaan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, perlu pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melacak posisi peti kemas.

"Sistem yang ada tidak canggih dan cenderung mempersulit importir dan eksportir. Seperti sengaja dibikin ribet, dibuat seolah-olah harus ada bayaran agar bisa segera dilacak petugas," ungkapnya.

Pihaknya juga bakal menyederhanakan peraturan dan perizinan. Ia berjanji mengawal kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan dwelling time itu yang kini bergulir di ranah hukum untuk memberantas mafia pelabuhan.

"Kita akan sikat mafia itu, tidak peduli siapa pelindung dan apa permainannya. Kita sudah koordinasi dengan Kapolri, Kepala Staf TNI-AL, dan Panglima TNI," tandasnya.

Sistem logistik buruk
Senada, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebut akibat tidak memiliki sistem logistik yang baik, harga barang di Indonesia menjadi lebih mahal.

"Mengapa produk pertanian kita kurang bersaing? Mengapa harga daging di Malaysia dan Singapura itu hanya Rp50 ribu-Rp60 ribu per kg? Karena kita tidak punya sistem logistik yang baik," tuturnya saat meresmikan kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, Minggu (23/8).

Pengembangan kawasan industri terintegrasi turut memperbaiki sistem logistik. "Jadi, yang masuk duluan keluar duluan," katanya.

Kepala BKPM Franky Sibarani menambahkan, kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur pelabuhan, pembangkit listrik, tol, hingga kereta api, selain menjadi upaya peningkatan daya saing, bakal membuat biaya logistik lebih efisien. (Ant/E-4)