PLN Klaim Penunjukan Langsung Indonesia Power Sesuai Aturan

KETIDAKSEPAHAMAN kembali terjadi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait proses pembangunan proyek 35 ribu mega watt (MW).

Belakangan ini, Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan mempertanyakan langkah PLN terkait penunjukan langsung terhadap PT Indonesia Power sebagai penanggung jawab proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 5 yang merupakan bagian dari program pembangkit 35 ribu MW.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan penunjukan langsung itu dilakukan semata-mata untuk mempercepat proses pembangunan.

"PLTU Jawa 5 kan kemarin gagal tendernya. Kalau kita lelang lagi, nanti prosesnya belum tentu bisa selesai 6 bulan," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jumat (9/9).

Penunjukan tersebut pun, lanjut Sofyan, tidak melanggar aturan dan sudah sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 terkait percepatan pembangunan.

Sofyan mengatakan jika pihaknya melakukan tender ulang demi mendapatkan pemenang, hal itu akan menghambat pengerjaan proyek 35 ribu MW.

"Tidak akan keburu. Itu sebabnya kita tunjuk langsung dan itu adalah hal yang sah, terlebih lagi, Indonesia Power juga anak perusahaan," lanjutnya.

Dalam pengerjaannya nanti, Indonesia Power akan bermitra dengan salah satu perusahaan swasta asal Jepang.

"Kita pilih Jepang agar seimbang, perusahaan Tiongkok yang terlibat pembangunan infrastruktur kan sudah banyak," imbuhnya.

"Nanti Indonesia Power akan memegang mayoritas proyek yakni sebesar 51%. Nasionalisme harus tetap ada."

Guna meredakan ketegangan yang terjadi, kedua belah pihak dijadwalkan akan segera bertemu dalam waktu dekat.

"Nanti saya akan bertemu Pak Luhut segera. Bagaimanapun, yang dikatakan beliau itu kan masukan dari luar, kami coba akan jelaskan bagaimana pandangan dari PLN," jelasnya.

Semua perseteruan tersebut bermula saat PLN membatalkan proses lelang pembangkit yang berada di Serang, Banten. Saat itu, tender sudah berjalan dan hampir mendekati tahap akhir.

Pembatalan itu dilakukan karena perusahaan pelat merah tersebut menilai ada kejanggalan dalam prosesnya.

Kemudian, beberapa waktu berselang, PLN menunjuk langsung anak usahanya, Indonesia Power, untuk menggarap pembangunan PLTU Jawa 5.

Padahal, bila mengacu Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025, diputuskan bahwa pembangunan proyek PLTU Jawa 5 harus melalui prosesi lelang.

Hal itulah yang kemudian dipermasalahkan Plt Meneteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan.

“Itu yang tidak boleh. Saya akan tegur. Kami akan lakukan pengecekan,” kata Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Energi, Jakarta, Kamis (8/9).(X-11)