Bank BUMN Bersinergi Terapkan Sistem Pembayaran Nasional

BANK Indonesia telah merestui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mensinergikan sistem pembayaran nasional/ national payment gateway (NPG). Mereka menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) membentuk perusahaan prinsipal yang akan memfasilitasi proses switching transaksi antar bank Himbara. Menteri BUMN Rini Soemarno menyaksikan penandatangan nota kesepahaman ini.

"Saya memberikan apresiasi, terutama ke Gubernur Bank Indonesia yang mendorong sehingga bank pemerintah (Himbara) bisa akur mewujudkan national payment gateway. Dan PT Telkom yang bersedia membagi PT Link Indonesia untuk menjadi national payment gateway," ujarnya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Pembentukan Perusahaan Prinsipal antara Bank-Bank Anggota HIMBARA dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, di Jakarta, Jumat (9/8).

Dalam transaksi menggunakan kartu, Indonesia sudah berkembang dengan pesat 5 tahun terakhir. Dijabarkan Rini, hal ini terlihat dari jumlah transaksi kartu debit di tahun 2015 sebanyak 349 juta transaksi dari 138 juta transaksi di tahun 2011 atau meningkat 153%. dari tahun 2011. Pada 2020 nanti, diperkirakan jumlah transaksi kartu debit akan tumbuh 217% atau menjadi sekitar 1,1 miliar.

Sementara itu, untuk transaksi kartu kredit, jumlahnya meningkat dari 209 juta pada 2011 menjadi 281 juta transaksi di tahun 2015 atau meningkat sebesar 34%. Jumlah ini diperkirakan akan meningkst menjadi 407 juta pada tahun 2020.

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yaitu switching di Indonesia masih masih sendiri-sendiri, dimana ATM dilaksanakan oleh beberapa perusahaa swasta seperti Prima, Alto, dan ATM Bersama serta pemain asing. Berdasarkan jumlah pemain, pangsa pasar Indonesia hanya 1,1%. Mesin EDC masih didominasi principal asing sebesar 99,6% seperti Visa dan Master Card .

Perlunya Indonesia memiliki NPG dengan alasan dan pertimbangan kedaulatan sistem pembayaran, dimana dengan adanya kontrol transaksi domestik khususnya APMK domestik, dapat dilaksanakan di dalam negeri. Dengan demikian diharapkan terjadi pengurangan ketergantungan terhadap pihak principal asing.

Apalagi, program lain yang ada di dalam roadmap keuangan, perbankan dan sektor ekonomi yaitu pembentukan holding ke depan akan memiliki perusahaan Prinsipal. Dengan inisiatif ini, diharapkan terbentuk nasional principal sebagai bagian dari ekosistem NPG dalam rangka mengingkatkan efisiensi transaksi perbankan dan adanya kedaulatan sistem pembayaran nasional.

"Sebab sampai hari ini proses switching khususnya belanja menggunakan pembayaran masih dikuasai principal asing. Selain itu, juga terjadi penggematan devisa negara karena atas fee transaksi domestik akan dapat diperoleh dan dinikmati oleh pihak domestik yaitu national principal. Peningkatan efisiensi dalam pembayaran nasional turut terwujud karena akan adanya pelaksanaan sharing antara para pihak terkait sistem pembayaran di dalamnya," tutur Rini.

Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam mengatakan 50% ATM yang ada di Indonesia merupakan milik Himbara. Sejumlah itu pula potensi NPG untuk mengelola transaksi di Indonesia. Diharapkan lembaga bank lain juga bergabung, sehingga jumlahnya akan lebih besar.

"Jumlah transaksi luar biasa mencapai Rp17 triliun per hari. Revenue perusahaan nanti akan diperoleh dari fee transaksi. Tentu pelayanan NPG ini akan berpengaruh kepada fee base income,"

Dengan membuat switching company sendiri , kata Asmawi, akan terjadi penghematan sebesar Rp 6,8 triliun / tahun, dimana HIMBARA harus membayar kepada switching company.

"Bisa lebih hemat kalau buat sendiri. Dahulu beli masing-masing Rp100 juta satunya. Sekarang dengan bersama , biaya dibagi 4. Sehingga menghemat sampai 3/4 nya. Sebesar Rp 6,8 triliun akan terhemat. Itu biaya keseluruhan operasional, commercial dan branding. Nanti akan ada satu krtu satu kartu dengan nama HIMBARA, switching company kita pakai Link milik PT Telkom," ujar Asmawi

Gurbenur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyambut baik kajian awal dan berharap berbekal jangkauan sistem pembayaran ritel perbankan Himbara yang mewakili paling tidak 50% dari volume transaksi Kartu Debit nasional, serta kapabilitas Telkom Indonesia yang selama ini telah berpengalaman mendukung HIMBARA dalam penyediaan jaringan ATM LINK, diharapkan tindaklanjut, yaitu membentuk badan hukum yang nantinya akan bertindak sebagai prinsipal dan berkomitmen menyediakan sistem yang mampu saling terhubung (interkoneksi) dan saling dapat melayani (interoperability) dengan sistem eksisting yang telah ada.

"Perusahaan prinsipal juga harus berkomitmen memenuhi standar internasional dan best practices penyelenggaraan sistem pembayaran, seperti penggunaan central bank money dalam aktivitas setelmen, serta mematuhi syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan Bank Indonesia untuk aspek seperti pricing, permodalan, kepemilikan, dan keamanan sistem," tutup Agus. (X-11)