Gelombang PHK Mengancam

MELEMAHNYA nilai tukar rupiah dan lesunya perekonomian telah berdampak nyata dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sejumlah kalangan mendesak pemerintah segera menemukan formula yang tepat untuk mengatasi persoalan sehingga kondisi tak semakin parah.

Kurs rupiah semakin terpuruk dan pada Jumat (21/8) menyentuh angka 13.916 per dolar AS, sedangkan indeks harga saham gabungan terkoreksi sangat dalam di level 4.335.953. Menkeu Bambang Brodjonegoro menyimpulkan nilai tukar rupiah saat ini sudah di luar nalar.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan, buruknya situasi perekonomian dalam beberapa bulan terakhir telah memaksa banyak industri tekstil mem-PHK pekerja. "Sudah lebih dari 30 ribu karyawan di-PHK, ada juga yang dikurangi jam kerjanya," ujar Ade saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

PHK tak bisa dihindari, terutama bagi perusahaan yang menggunakan bahan baku impor. Menurut Ade, faktor penetrasi barang-barang impor di dalam negeri tak seimbang dengan barang yang diekspor sehingga ketika rupiah melemah, perusahaan terkena dampak.

Ia khawatir, gelombang PHK besar-besaran akan terjadi jika situasi semakin memburuk dan tidak segera ditemukan solusi. Untuk membantu dunia usaha, pemerintah bisa turun tangan, misalnya dengan meninjau tarif dasar listrik bagi industri. "Tarif listrik sangat memberatkan perusahaan, apalagi dalam situasi ekonomi seperti ini."

Dampak pelemahan rupiah juga terasa pada sektor industri besi dan baja. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Hidayat Triseputro mengaku sejumlah perusahaan telah melakukan tindakan pencegahan dengan pengurangan kapasitas produksi hingga 30%-40%. "PHK memang belum ada, tapi dengan adanya pengurangan kapasitas produksi ini, kita bisa analisis sendiri rembetan efek ke belakangnya."

Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kadin Indonesia Didik J Rachbini menyatakan beban industri manufaktur dan tekstil kian berat karena banyak di antara mereka masih menggunakan bahan baku impor. Ditambahkannya, pengangguran sepanjang kuartal I tahun ini saja sudah bertambah hingga 300 ribu.

Karena itu, ia berharap pemerintah segera menemukan formula yang tepat untuk menghambat laju perlambatan ekonomi. "Ini sudah kritis, nilai tukar sudah berat mendekati 14 ribu per dolar AS, pemerintah jangan biasa-biasa saja. Perkuat ekspor, industrialisasi berbasis sumber daya, kurangi defisit neraca berjalan, birokrasi efisienkan, infrastruktur bangun, dan berdayakan APBN."

Gejala kritis
Menurut Direktur LPEM UI I Kadek Dian Sutrisna, maraknya PHK merupakan salah satu gejala kritisnya ekonomi. Ia memperkirakan perekonomian global belum dapat diandalkan tahun depan sehingga perbaikan kondisi ekonomi dalam negeri sepenuhnya bergantung pada faktor internal dan arah kebijakan pemerintah.

Kadek memuji langkah desentralisasi yang tecermin dalam postur RAPBN 2016. Dengan mengalirnya dana ke daerah, tuturnya, akan terjadi pemerataan pendapatan yang menstimulus konsumsi. "Penciptaan lapangan kerja di daerah juga perlu didorong agar tenaga kerja yang mengalami PHK bisa terserap di daerah."

Di sisi lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani tidak melihat perlambatan ekonomi sebagai hambatan bagi investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Kesimpulan itu dia ambil berdasarkan kunjungannya ke Australia. (Fat/Dro/X-9)