Gali Kreativitas Danai Infrastruktur

KEBUTUHAN dana pembangunan infrastruktur yang besar tak hanya menuntut inovasi dalam segi teknologi, tapi juga terobosan skema pembiayaan yang kreatif. Dengan kreativitas itu, alokasi anggaran negara untuk infrastruktur bisa lebih efisien dan tepat sasaran.

Hal itu diutarakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono saat menjadi keynote speaker Forum Nasional Investasi Infrastruktur 2016 di Jakarta, kemarin. Menurutnya, pembiayaan infrastruktur tidak bisa hanya disokong APBN atau APBD. Swasta perlu juga lebih dilibatkan sekaligus untuk menggali kreativitas pembiayaan yang menggigit.

“Namun, changing paradigm ini bukan berarti negara tidak punya uang lalu mengajak swasta terlibat. Ini semata-mata untuk bagaimana mengalokasikan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran,” tutur Menteri Basuki.

Saat ini pemerintah, aku Basuki, telah membuka kesempatan swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Apabila swasta tidak tertarik, diserahkan ke BUMN, dan bila BUMN tidak bisa baru APBN terlibat. “Bagaimana agar swasta tertarik, perlu mekanisme pembiayaan yang kreatif. Kita sudah punya PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), saya kira ini bisa mendorong swasta ikut.”

Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan investasi infrastruktur swasta tersebut ialah dengan penerbitan Perpres No 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Director and CEO-Domestic Client Indonesia Infrastructure Finance Harold Tjiptadjaja sepakat saat ini ialah momen tepat untuk menggiatkan swasta membiayai infrastruktur. “Peranan swasta bisa besar sekali, tapi itu tergantung bagaimana pemerintah bisa menarik,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/9) lalu.

Ia mengakui pemerintahan telah melakukan banyak deregulasi dan juga memberikan insentif agar swasta masuk. “Karena itu, swasta jangan ragu-ragu masuk pembiayaan dan pembangunan infrastruktur.”

Dukungan politik
Sebagai gambaran, saat ini pembangunan infrastruktur bidang PU-Pera butuh Rp1.915 triliun. Sementara itu, total pembiayaan di APBN hanya Rp1.289 triliun. Artinya terdapat financial gap Rp626 triliun yang bisa dikejar dengan menggandeng swasta.

“Kita sebagai aparatur sipil negara harus menyambut investor. Jangan dulu bilang infrastruktur tidak dibangun swasta karena kebutuhan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi,” kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU-Pera Yusid Toyib.

Di sisi lain, anggota Komisi V DPR RI Muhidin M Said mengaku siap memberikan komitmen dan dukungan politik agar investor akan lebih tertarik berinvestasi pada penyediaan infrastruktur.

Dukungan politik seperti itu, menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, diperlukan pemerintah daerah supaya semakin banyak investor mau membiayai proyek strategis di daerah (PSD). “Saat ini masih ada bottlenecks ketika pemda menyelenggarakan KPBU dalam penyediaan investasi infrastruktur,” imbuhnya. (Adi/E-1)

dero@mediaindonesia.com